Manado, DetikManado.com – Anggota DPRD Provinsi Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan berjanji melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanganan Covid-19 di daerah Nyiur Melambai ini.
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Covid-19 menjadi agenda politik PSI untuk mempercepat penanggulangan pandemi di Indonesia.
“Nanti pasti akan saya undang teman-teman untuk meminta pertimbangan dan masukan dalam penyusunan perda ini,” jelas Melky dalam diskusi virtual, Rabu (18/11/ 2020).
Melky yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Sulut akan terlibat aktif dalam penyusunan ini.
Diskusi virtual yang digagas DPW PSI Sulut dan Kota Manado ini merupakan rangkaian peringatan Hut ke-6. Program PSI Mendengar juga untuk menjembatani warga menyampaikan aspirasi, aduan, dan bertanya langsung kepada pengurus dan anggota legislatif dari PSI.
Dia menilai partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penyusunan Raperda, karena masyarakatlah yang langsung merasakan dampak pandemi dan kebijakan yang menyertainya.
“Nantinya Raperda yang tengah diperjuangkan itu akan memuat aturan sejauh mana batasan-batasan aktivitas yang aman bagi masyarakat di tengah pandemi dan juga sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan,” jelas Melky.
Tak hanya menginisiasi dan mengawal regulasi penanganan Covid-19 di Sulut, Melky dan anggota legislatif dari PSI lainnya di seluruh Indonesia turut menyumbangkan 3 bulan gaji mereka untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.
“Kami juga menyumbangkan ribuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis, turun langsung melakukan disinfektanisasi ke rumah warga dan tempat ibadah, memasang ratusan titik Wi-Fi gratis guna membantu siswa menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ),” beber Melky.
Hal lain yang turut diperjuangkan legislator PSI dari Dapil Minahasa Utara – Bitung itu adalah tentang nasib 2.630 guru berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang sempat terancam tidak mendapatkan gaji dan tunjangan akibat pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Saya sudah melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi dan juga mengingatkan dengan tegas baik itu dalam Rapat Dengar Pendapat dan Sidang Paripurna, bahwa perlu diperjuangkan nasib ribuan guru THL di Dinas Pendidikan Sulut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam sambutannya melalui virtual meminta masyarakat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan masalah publik kepada dua kader PSI itu agar bisa ditindaklanjuti dalam kapasitas mereka sebagai wakil rakyat.
“Saya harap, forum PSI Mendengar ini benar-benar digunakan untuk menyampaikan semua kritikan dan aspirasi, karena tidak semua partai politik memiliki forum seperti ini, maka sampaikan apa yang menjadi unek-unek dari bro dan sis di Sulawesi Utara,” tutup Amany. (ml)
