Kenali dan Cegah Hoaks Bermuatan SARA di Pemilu 2024

Ilustrasi mencegah hoaks bernuansa SARA di Pemilu 2024 mendatang. (Ilustrasi: Mikael Labaro/DetikManado.com)

Manado, DetikManado.com – Meningkatnya tensi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, juga dibarengi dengan mulai menguatnya politik identitas yang menyasar isu SARA. Ruang-ruang digital mulai dipenuhi beragam misinformasi, malinformasi, dan disinformasi termasuk hoaks.

Pada 14 Oktober 2022 silam, sebuah video yang ternyata hoaks tentang dukungan Uskup Katolik Se-Jabodetabek terhadap Anies Baswedan sebagai Calon Presiden, beredar ramai di Youtube dan WhatsApp.

Sebagaimana dikutip dari suara.com, informasi tersebut dibagikan oleh kanal YouTube OFFICIAL NEWS UPDATE dengan judul “30 MENIT YANG LALU..!! USKUP KATOLIK SE JABODETABEK DEKLARASI DUKUNG ANIES PRESIDEN”.

Dalam foto thumbnail tersebut menampilkan potret Anies Baswedan sedang berpidato di dalam sebuah gereja.

Begini narasi yang dituliskan dalam thumbnail video tersebut.

“Buzzer kerjang-kejang. Para Uskup Katolik seJabodetabek deklarasi Anies hari ini”

Lalu benarkah klaim tersebut?

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim soal Anies Baswedan didukung oleh Uskup Katolik se-Jabodetabek adalah salah.

Sekretaris Jendral Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Adi Prasojo mengklarifikasi dan membantah klaim yang ada dalam video tersebut. Keuskupan Agung Jakarta menyatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia tetap menjaga netralitas.

Dia juga menegaskan bahwa Gereja Katolik mendorong proses politik yang menjunjung prinsip dan etika untuk kebaikan bersama.

Romo Adi pun secara tegas menjelaskan bahwa saat Anies bertemu dengan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, di Katedral Jakarta bukanlah merupakan sebuah agenda ataupun pertemuan politik.

Anies yang melakukan kunjungan pada 28 September 2022 tersebut adalah momen dalam rangka berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Adapula unggahan video tersebut berisi kunjungan Anies ke sejumlah Gereja Katolik dan Protestan ketika Natal.

Beredarnya dukungan dari kalangan umat Katolik yang tergabung dalam “Keuskupan Jabotabek” pada Anies Baswedan sebagai Capres pada 14 Oktober menjadi salah satu contoh hoaks isu SARA dan politik identitas di tingkat nasional.

Dalam konteks lokal di Sulut, konstelasi politik nasional terutama yang menyeret isu SARA dan politik identitas juga mulai menguat. Terutama dengan terbentuknya relawan-relawan capres dengan latar belakang agama tertentu.

Beragam informasi dan hoaks mulai tersebar, dan diprediksi akan semakin masif saat dimulainya tahapan Pemilu 2024 nanti.

Tak hanya kontestasi politik nasional yang menghadirkan pertarungan para Capres, di tingkat Pilkada di Provinsi Sulut dan Kota Manado juga politik identitas bakal mewarnai. Klaim dukungan dari kelompok agama tertentu atau bahkan tokoh dan pimpinan agama terhadap calon tertentu akan muncul. Pengalaman Pilkada tahun-tahun sebelumnya memberi referensi ini.

Untuk mengantisipasi beredarnya hoaks bernuansa SARA di Pemilu 2024, maka penting bagi publik untuk mendapatkan informasi yang bisa dipercaya dari sumber yang kredibel.

Pengetahuan dan ketrampilan soal bagaimana mengidentifikasi, memilah dan memilih informasi yang akurat, serta melawan peredaran hoaks menjadi hal penting menghadapi Pemilu 2024, sekaligus menjaga kondusifitas bangsa.

Berdasaran bahan materi ajar dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ada tiga jenis gangguan informasi, yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi yang salah, namun, orang yang membagikannya percaya itu benar. Disinformasi adalah informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah. Ini disengaja.

Sedangkan malinformasi adalah informasi yang memiliki unsur kebenaran, baik dalam penggalan atau keseluruhan fakta objektif. Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain.

Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hoaks itu mudah menyebar yakni literasi digital dan berpikir rritis yang belum merata, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, polarisasi masyarakat, serta belum cakapnya memilah sumber informasi.

Agar tidak mudah terpengaruh, mari kenali bagaimana hoaks politik bermuatan agama dibuat dan beredar pada Pemilu 2019:

 

  1. Disebarkan oleh situs tidak kredibel

Informasi bohong biasanya dimuat di situs abal-abal atau tidak kredibel, lalu disebarkan melalui media sosial. Pada Maret, menjelang Pemilihan Presiden 2019, sebuah situs yang beralamat di duniamuallaf.blogspot.com memuat artikel berjudul Ternyata Presiden Sekarang Sebenarnya Kristen ! Dan Pemerintahan Sekarang Di Kuasai Kristen ! >> Pantas Banyak Kebijakannya Yang Anti Islam !

Klaim keliru bahwa Jokowi beragama Kristen awalnya disebarkan oleh Tabloid Obor Rakyat pada 2014. Tabloid tersebut adalah media propaganda untuk menyudutkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla selama Pemilu 2014. Belakangan pemimpin di balik Tabloid Obor Rakyat divonis bersalah pada 2016.  Faktanya, Jokowi beragama Islam. Informasi seperti ini menciptakan sentimen terhadap agama tertentu.

Situs dunia muallaf tidak memenuhi unsur sebagai portal media yang kredibel karena tidak memuat  siapa penanggung jawab dan alamat media. Padahal ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan media mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka.

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi siapa penanggung jawab atau alamat situs media, Anda patut curiga dan tidak mempercayai isinya!

 

  1. Menyunting foto

Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang untuk menyunting foto seolah-olah tampak seperti aslinya. Pada Desember 2018, foto Prabowo Subianto mengenakan pakaian uskup di sebuah gereja menyebar di Twitter.

Faktanya, Foto asli dalam berita itu bukanlah Prabowo melainkan Uskup Agung Medan Mgr Anicetus B Sinaga yang sedang memberikan kotbahnya pada peresmian pembangunan gereja Paroki di hadapan sekitar 4000 umat dan undangan di Jalan Letnan Rata Peranginangin, Kabanjahe, Minggu 16 Februari 2014.  Foto aslinya dimuat di Harian Sib pada 17 Februari 2014.

Anda bisa gunakan alat pencarian gambar terbalik seperti Google Image atau Yandex Image untuk menelusuri sumber foto aslinya.

 

  1. Menyunting judul berita online

Selain menyunting foto, modus lainnya dengan mengubah atau mengganti judul berita media online dengan narasi menyesatkan. Setelah itu, pembuatnya akan menangkap layar (screen capture) judul berita palsu itu, lalu menyebarkannya lewat situs abal-abal maupun media sosial.

Hoaks semacam ini pernah menimpa Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat masa kampanye 2019. Saat itu, sebuah situs abal-abal mengedarkan tangkapan layar berita berfoto Ma’ruf Amin dengan judul, Jika Saya Kalah, Umat Islam Akan Berdosa dan Masuk Neraka Semua!! Faktanya, judul tersebut diubah dari berita aslinya di Okezone.com yang dimuat 19 Januari 2019, berjudul Jika Kalah di Pilpres, Ma’ruf Amin: Orang Jawa Barat Akan Malu Semua.

Cara termudah untuk memastikan kebenaran informasi adalah memeriksanya dan membandingkan dengan sumber terpercaya. Sejak 2019, banyak kanal cek fakta yang bisa membantu.

Untuk mengidentifikasi atau mencari kebenaran terhadap sebuah informasi bagi berupa link berita, foto, atau video, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan.

 

  1. Memverifikasi judul atau konten editan.

Gunakan mesin pencari seperti google.com. Lalu masukkan kata kunci sesuai informasi yang Anda terima dari media sosial. Setelah memasukkan kata kunci, mesin penelusuran akan memunculkan sejumlah situs cek fakta yang telah memeriksa kebenaran informasi tersebut.

Baca artikel tersebut hingga selesai lalu sebarkan tautannya ke media sosial agar keluarga atau kawan-kawan Anda tidak termakan hoaks serupa.

Anda bisa juga membuka situs cekfakta.com dan masukkan kata kunci sesuai informasi yang ingin Anda cek. Situs cekfakta.com adalah platform untuk melawan hoaks, kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia dan Mafindo bersama 24 media kredibel. Platform tersebut berisi kumpulan artikel cek fakta yang telah dibuat oleh sejumlah media.

Selain cekfakta.com, Anda bisa juga membuka situs turnbackhoaks.id. Ini website milik Mafindo yang berisi bank data seluruh hasil periksa fakta, yang sudah diverifikasi oleh tim periksa fakta.

Cara lainnya dengan menanyakan ke hotline Whatsapp yang telah dimiliki oleh beberapa organisasi cek fakta yakni Mafindo 0896-8006-0088, Tempo 0813-1577-7057, dan Liputan6.com 0811 9787 670.

  1. Verifikasi foto

Anda bisa menggunakan tools Reverse Image Search. Tools ini berguna untuk menelusuri foto-foto yang diambil dari internet. Bisa menggunakan Google Image Search, dan Yandex. Anda tinggal memasukan foto yang akan dianalisis dan membandingkan dengan hasil temuan di mesin pencari.

Selain itu bisa juga menggunakan Google Lens. Caranya, Buka Google Lens, arahkan kamera ke gambar/foto yang mau kita cari. Setelah ditekan shutter, maka Google Lens akan mencari menggunakan reverse search image-nya Google. Kemudian akan akan muncul hasilnya.

  1. Verifikasi video

Anda bisa memverifikasi dengan menggunakan keyword tertentu yang ingin Anda uji. Kemudian bisa menggunakan foto/frame video secara manual.

Yang terakhir bisa menggunakan foto/frame video secara otomatis menggunakan InVID. Ini dilakukan dengan lebih dulu memasang evtension “InVID WeVerify” di perangkat Anda.

Dengan pengetahuan yang baik, serta bantuan beberapa tools tersebut tentu diharapkan bisa membantu mencegah beredarnya hoaks bernuansa SARA, terutama menjelang Pemilu 2024. (Mikael Labaro)

Komentar Facebook