Menengok Sosialisasi Permendagri Nomor 8 Tahun 2022 di Tomohon

Walikota Tomohon Carol JA Senduk SH ketika membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 8 Tahun 2022 di Grand Linow, Tomohon, Sulut, Sabtu (12/11/2022). (Foto: Kominfo Tomohon)

Tomohon, DetikManado.com – Walikota Tomohon Caroll JA Senduk SH membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, di Grand Linow, Tomohon, Sulut, Sabtu (12/11/2022).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Drs Agus Fatoni MSi turut menjadi narasumber dalam sosialisasi ini. Dalam penyampaiannya, Agus mengatakan Kepala Perangkat Daerah harus mempunyai gagasan yang cemerlang dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah.

Bacaan Lainnya

“Yang menjadi prioritas dalam APBN tahun anggaran 2023 yaitu Penanganan Covid atau dampak sosial ekonomi dan penanganan Inflasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa mempercepat realisasi APBD agar uang beredar di masyarakat agar ekonomi tumbuh dan berkembang. Kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan Kapasitas hard skill dan soft skill, inovasi dan kreativitas dan motivasi diri.

Walikota Tomohon Caroll JA Senduk SH mengatakan pelaksanaan sosialisasi tersebut memiliki makna yang strategis dalam melangkah untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.

“Saya berharap kita dapat mengikuti dengan baik sehingga nantinya kita dapat memahami inti materi yang disajikan serta kita mendapat output dan outcome yang sama-sama akan kita raih,” katanya

Caroll menjelaskan terkait dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, ada beberapa hal harus menjadi perhatian bersama. Pertama, dengan berbagai regulasi yang ada, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan menunjang tema.

Dalam rencana kerja pembangunan daerah tema Kota Tomohon Tahun 2023 yaitu “peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kualitas SDM, serta pemulihan ekonomi.

“Kedua, memperhatikan jadwal dan tahapan dalam menyusun APBD sesuai yang tertuang dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tidak mengurangi substansial APBD yang diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif,” terang Caroll.

Ketiga, APBD yang juga merupakan instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian baik di daerah maupun nasional, maka disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah. Perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

“Keempat memperhatikan anggaran-anggaran yang menjadi pengeluaran wajib (mandatory spending) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dalam menyusun anggaran, yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien,” ujar Caroll.

Komentar Facebook

Pos terkait