Untuk itu, komunitas nelayan meminta kejelasan atas apa yang menjadi kebutuhan mereka dan sudah disepakati bersama. Dokumen para-pihak yang menyetujui hal tersebut juga harus ada, supaya yang disetujui itu tak hanya sampai pada tataran pembicaraan saja.
Masalah lain adalah pembangunan kanal yang memanjang dari muara sungai Calaca hingga Jati. Dalam proyek tersebut ada bagian bangunan kanal yang menutup muara Sungai Maasing. Kendati tidak tertutup penuh, akibatnya bisa dirasakan warga Karangria.
“Kalau ada ujung aliran sungai yang mengecil bisa berakibat banjir di kompleks pemukiman Karangria saat musim hujan dan kondisi itu akan sangat menyusahkan kami,” tuturnya.
Saat musim penghujan datang, kompleks pemukiman warga di Karangria sering terendam air karena ada aliran sungai yang melintas di situ. Banjir juga terjadi kendati aliran sungai itu sudah sempat dikeruk oleh Pemkot Manado.
Diketahui gerakan masyarakat Kelurahan Karangria khususnya komunitas nelayan didukung penuh oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado serta perwakilan organisasi mahasiswa. Konsolidasi antar-pihak telah dilakukan dan mencapai kata sepakat mendorong penghentian proses reklamasi.
Mereka setuju untuk menggalang kekuatan lebih besar lagi dan menghimpun berbagai elemen di kelurahan-kelurahan yang area pantainya bagian dari reklamasi Manado Utara.
LBH Manado dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghentikan proyek reklamasi di wilayah Manado Utara dan mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi PT MUP. (yos)
