Presiden Optimistis Konsep Ibu Kota Baru Akan Berhasil

Presiden Joko Widodo saat meninjau daerah yang akan dijadikan ibu kota negara.

Presiden menegaskan bahwa kawasan ibu kota negara merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Untuk itu, secara khusus Presiden telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat kebun bibit (nursery). “Saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk dibuatkan kebun bibit, dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission,” paparnya.

Sementara itu, untuk lini masa pembangunan ibu kota negara, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng,” imbuhnya.

Bacaan Lainnya

Sekitar tiga bulan setelah Januari, Presiden berharap semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020. “Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Kepala Negara sendiri menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam kurun empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya. “Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu,” tandasnya. (joe)

Komentar Facebook

Pos terkait