Kotamobagu, DetikManado.com – Ikut rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri pada Senin (30/10/2023), Penjabat (Pj) Wali Kota Dr Drs Hi Asripan Nani MSi menyampaikan sejumlah poin penting.
Menurut Pj Wali Kota Kotamobagu, sinkronisasi perencanaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional.
Asripan Nani juga menyampaikan terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian seluruh pemerintah daerah.
“Saya mencatat dan menjadi keprihatinan saya bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia 9,1 tahun. Ini pertanda bahwa kualitas pendidikan sumber daya manuisa di seluruh Indonesia ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” tandas dia.
“Terkait dengan sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di indonesia, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu karena dengan kesehatan ini bisa menjadikan manusia memiliki kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik,” lanjut Asripan.
Oleh karena itu, atas nama Pemkot Kotamobagu, dirinya mencatatkan hal ini untuk kemudian dapat dikoordinasikan dan mampu diimplementasikan di daerah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan kepala daerah harus melakukan penguatan dalam roda pemerintahan di daerah, dengan mengoptimalkan program strategis nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian diselaraskan dengan program daerah.
“RPJPN ini akan menentukan masa depan Indonesia 20 ke depan. Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota perintahkan, buat tim dari Bappeda atau dari eksternal, bahas mau dibawa ke mana daerah ini. Siapkan anggarannya,” tegas mantan Kapolri ini.
Untuk mendukung visi besar ini, tambah Tito, kepala daerah harus memikiki konsep, power dan folkowers dalam menyusun rencana kerja yang akan dimukai 2025 mendatang.
“Dengan begitu pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan,” pungkas Mendagri.
Penulis: Nicolaus Paath
Editor: Yoseph Ikanubun
