Senator Stefa Diskusi Bersama Ahli Politik dan Hukum Soal Wacana Amandemen UUD 1945

Manado, DetikManado.com – Kelompok DPD RI di MPR menggelar Diskusi Publik/FGD dengan mengusung topik Presiden Perseorangan, Presidential Threshold dan Penataan Kewenangan DPD RI. Dalam diskusi publik yang berlangsung di Tangerang, Banten, Selasa (8/9/2021),

Senator SBANL alias Stefa sapaan Anggota DPD RI/MPR RI tampil bersama sejumlah analis politik dan hukum di tanah air.

Dalam diskusi terbatas tersebut, Senator SBANL mengatakan prinsip dalam penataan kewenangan DPD RI adalah mempertegas atau memperluas kedudukan sebagai lembaga negara yang merepresentasi daerah
atau dalam artian DPD RI adalah kanal aspirasi dan kepentingan daerah.

“Terkait dorongan adanya Calon Presiden Perseorangan adalah merupakan konfigurasi politik publik yang menginginkan adanya capres perseorangan sebagai jalur alternatif selain jalur partai politik,” ujar Stefa.

Menurutnya, mengenai presidential treshold (ambang batas), semangat dan motivasinya untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensil.

Peneliti LIPI Siti Zuhro memberikan catatan penting dan kritis bahwa DPD RI  dipilih langsung oleh rakyat sejak pertama harus bertanggung jawab kepada rakyat, harus melakukan fungsinya sesuai amanat konstitusi pasal 22D. Perlu dan penting dilakukan penataan kewenangan DPD RI.

“MPR harus hadir mengawal sistem bicameral dan amandemen konstitusi harusnya secara keselurugan dan tidak hanya parsial seperti PPHN saja,” tutur Zuhro.

Komentar Facebook