Aceh, DetikManado.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lainnya.
Tim Kemendagri menurunkan tim langsung ke Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan melakukan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Kegiatan Optimalisasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh di Pendopo Anjong Mon Mata, Aceh, Senin (21/8/2023).
Tim Kemendagri merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Tim Kemendagri terdiri dari Direktur Jemderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, Analisa Kebijakan Ahli Madya dan Ahli Muda.
Pemerintah Aceh yang hadir diantaranya Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Kepala Biro, Sekretaris Badan dan Dinas, eselon 3, bendahara dan pembantu bendahara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Aceh untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Fatoni membeberkan, realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 18 Agustus 2023 sebesar 50,46% atau senilai Rp 623,08 triliun.
“Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 18 Agustus 2023 sebesar 42,55% atau senilai Rp 548,39 triliun,” ujarnya.
