Manado, DetikManado.com – Para petani, mahasiswa dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang bernaung dalam Gerakan Rakyat Anti Sawit menggelar aksi di beberapa titik di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (14/08/2019).
Aksi ditujukan mempertanyakan pernyataan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE untuk menolak kehadiran sawit di Sulut yakni PT Anugerah Sulawesi Indah di wilayah bekas konsesi PT Mongondow Indah.
Titik kumpul massa
aksi bermula di seputaran patung Wolter Mongosidi dan Piere Tendean. Kemudian,
massa melakukan perjalanan ke Polda Sulut. Pantauan DetikManado.com, massa
berorasi di depan Polda dan beberapa perwakilan petani diterima pihak aparat
keamanan, salah satunya Monde Mokodompit. “Insya Allah. Apa yang menjadi
harapan kita bisa dilanjutkan bapak-bapak (Polisi) di depan ini kepada Kapolda
untuk ditindak lanjuti. Kami berharap itu,” ujarnya.
Tuntutan yang disampaikan ke Polda Sulut agar menarik Brimob Polres Kotamobagu yang masih berada di lahan penggarapan padi dan jagung milik warga.
Setelah itu, massa aksi menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Hi Amir Liputo SH, anggota DPRD Sulut yang menemui massa aksi mengatakan, tuntutan massa aksi akan dibacakan pada Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Jumat (16/08/2019).
Rapat itu akan dihadiri Gubernur dan jajarannya yang dihadiri juga Kapolda dan Pangdam, Kejaksaan Tinggi Sulut beserta perangkatnya. “Saya berjanji, aspirasi ini akan saya bacakan utuh di Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara. Jadi secara spesifik kami (DPRD) sudah menerima tuntutan dan meminta Gubernur mengambil keputusan dan langkah penolakan ini. Kalau ada aspirasi, kami terima, tampung dan diteruskan,” ungkapnya.
Setelah di kantor DPRD Sulut, massa aksi melakukan long march terakhir di Kantor Gubernur. Massa aksi ingin bertemu dengan Gubernur namun tidak berada di tempat kerjanya. Akhirnya diwakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sulut, Evans Liow.
Liow mengatakan,
perkebunan sawit di beberapa desa akan ditutup sementara waktu sesuai arahan
Gubernur. Dan ditinjau perkebunan ini berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku. Untuk itu, warga desa yang mengalami masalah perkebunan sawit turut
diundang dalam pembahasan ini. “Apakah benar ini memenuhi Amdal, aturan dan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kajian layak atau tidaknya sawit ini
bisa ditanam dan lain sebagainya,” katanya.
Liow juga mengatakan, izin ini dikeluarkan Bupati Bolaang Mongondow terkait perkebunan sawit. Untuk itu, pada Kamis (22/08/2019), mereka meninjau lokasi perkebunan sawit di beberapa desa dan meminta nama perwakilan petani yang akan membahas persoalan ini.
Pihak lain, Satriano Pangkey pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menegaskan, tujuan aksi ini merekomendasikan juga ke DPRD Sulut untuk mengundang Bupati Bolaang Mongondow berdiskusi bersama warga tentang konflik lahan yang terjadi dan menganalisis perizinan perkebunan sawit.
Tak hanya itu, massa aksi mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE. “Pertama itu bisa mengundang Bupati Bolmong agar supaya diskusi mempertanyakan konflik lahan yang terjadi akibat hadirnya perusahaan sawit di sana. Kedua, kami menginginkan terbentuknya Pansus yang bertugas melakukan kajian terhadap perizinan sawit yang ada di Sulut,” imbuhnya.
Di akhir aksi tersebut, massa aksi membuat surat keterangan beserta materai 6.000 dengan Satpol PP Sulut. Informasi yang dihimpun DetikManado.com, hal ini akan digunakan sebagai jaminan bertemunya Gubernur Sulut dengan warga Lolak dan beberapa desa lainnya untuk membahas persoalan perkebunan kelapa sawit. Advokasi LBH Manado kepada warga Lolak Bolaang Mongondow masih terus dilakukan. (rf)
