MANADO, DetikManado.Com – Gerakan Kolektif Perjuangan Rakyat (KOPRA), kembali turun dengan lima tuntutan untuk naikkan harga kopra, kamis (29/11/18), jika sebelumnya aksi dilakukan di kantor DPRD Sulut, namun kali ini masa menyerbu kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Aksi yang diikuri sekitar 200 orang tersebut, merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa, diantaranya LMD Sulut, HMI Cabang Manado, GMKI Cabang Manado dan PMII Cabang Manado.
Pada aksi jilid dua ini, KOPRA membawa lima tuntutan. Yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, segera mengambil langkah-langkah taktis untuk menstabilkan harga kopra. Kedua, pemerintah Sulawesi Utara harus membuat regulasi peraturan daerah (Perda) untuk mengontrol harga komoditas pertanian (kopra). Ketiga, pemerintah harus menghadirkan BUMD untuk mengelolah dan memproduksi hasil pertanian (kopra) sebagai bentuk industrialisasi di sektor pertanian. Keempat, pemerintah harus memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkomsumsi hasil produksi lokal seperti minyak minyak kelapa kopra sebagai bentuk kedaulatan komoditi local. Dan kelima, pemerintah harus mempertegas sistem ekonomi bangsa dengan kembali pada pasal 33 UUD 1945.
Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan aksi, zulfikar langkara, kepada Asissten II, Muhamad Rudy Mokoginta, Bidang Perekonomian Pembangunan, yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, saat menerima peserta aksi di halaman kantor Gubernur.
Gubernur sendiri melalu Asisten II, menyampaikan permohonan tidak bertemu dengan peserta aksi, karena saat Gubernur Olly Dodonkambey, sedang berada di luar kota, sedangkan Wakil Gubernur juga sedang melaksanakan tugas ke Belanda, untuk memperjuangkan harga kopra.
“Kami sudah mendengar semua aspirasi, semua keluhan-keluhan, dan juga penderitaan rakyat, kami juga merasakan bahwa disamping saya sebagai PNS, saya juga sebagai petani kelapa, sekolah saya dibiayai dengan kelapa, bagaimana saya juga merasakan turunya harga kopra, saya tau sudah sejak lama harga kopra ini turun dan terus turun, namun pemerintah Sulut tidak tinggal diam, Pemerintah sementara berjuang agar harga kopra bisa naik kembali,” jelas Mokoginta
Lebih lanjut, pria asal Totabuan ini menyampaikan, beberapa kebijakan yang telah diambil untuk menaikan kembali harga kopra, yakni mengdatangkan negara-negara penghasil kopra untuk rapat koordinasi di Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk menaikan harga kelapa, pemerintah membuka gelar export kelapa biji keluar negeri, dimana kebijakan ini adalah untuk menaikan harga kopra. Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk para petani kelapa di Sulawesi Utara untuk memberikan mesin-mesin minyak kelapa, Insyah Allah, itu akan terjadi ditahun 2019. Wakil Gubernur sedang memperjuangkan harga naik kopra dengan melakukan intelejen market di Belanda. Itulah kebijakan-kebijaka yang telah ditempuh Pemerintah Sulut, dan bapak gubernur mendorong pertamina untuk membeli miyak kelapa karna ada satu kompenen solar yg menggunakan minyak kelapa” jelasnya.
Perku diketahui dalam aksi KOPRA ini berjalan denga baik dan tertib, usai melakukan aksi, peserta membubarkan diri setelah adanya diskusi dan kesepakata yang di tanda tangani oleh Pemerintah Provinsi Sulaesi Utara. (hs/red)