Dia menyebutkan, ada empat kewenangan yang dimiliki yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa, dimana semuanya bermuara pada menekan, sampai mencegah sengketa pemilu.
“Fungsi pengawasan yang dilakukan untuk mengamati, mengkaji dimulainya proses penyelengaraan pemilu sesuai dnegan undang-undang, dimana semua kajian Bawaslu berawal dari laporan hasil pengawasan,” ujarnya.
Dia juga mengakui kondisi yang rawan dihadapi adalah di masa kampanye karena adanya ASN, bagaimana netralitas menyalurkan hak pilihnya.
“Ada juga soal surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian yang merupakan suatu keharusan bagi seluruh peserta pemilu, hingga masalah PSI yang sekarang bergulir di Bawaslu,” jelasnya
Lanjutnya, kendala lainnya adalah masyarakat pemilih ini rata-rata pasif, dan tidak mau mencari tahu, maka KPU termasuk Bawaslu sebagai pengawas juga harus maksimal dalam melaksanakan tugas sosialiasoi, meskipun tanggungjawab terbesar juga ada di pundak Parpol sebagai peserta pemilu.
Sebagai contoh Subaer menuturkan, Jika ada pemilih yang masa bodoh maka meskipun sudah tahu, tidak terdaftar di TPS terdekat dan justru namanya masuk di TPS yang lain, maka akan ngotot mencoblos di lokasi yang bukan tempatnya
“Hal-hal seperti ini yang banyak menjadi masalah, dan harus diwaspadai sehingga KPU sebagai penyelenggara harus mengintensifkan sosialisasi,” jelasnya.
Mantan komisioner KPU Manado ini, juga menyinggung potensi sengketa, terkait dengan kampanye lewat media massa, jika tak diawasi dengan ketat akan menjadi masalah besar nantinya.
“Sebab sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023, kampanye di media massa mulai dari cetak, elektronik, dan dalam jaringan semuanya serentak dimulai 21 Januari sampai 10 Februari 2024,” pungkasnya. (Ali)
