Manado, DetikManado.com – Menjelang pelaksanaan Aksi Damai memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2025, panitia aksi bertajuk “Bangkitlah! Tegakkan Keadilan” telah menggelar rapat pematangan rencana aksi pada Jumat sore (16/5), mulai pukul 16.25 Wita hingga malam hari, bertempat di kampus Unsrat, Manado. Di tengah jalannya rapat, Wakil Rektor III Unsrat Dr Ralfie Pinasang SH MH datang urun rembug.
Ralfie Pinasang menegaskan bahwa rencana Aksi Damai tersebut agar tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sikap tersebut disambut baik oleh panitia Aksi. Mereka menyatakan berkomitmen bahwa Aksi Damai yang akan digelar pada 20 Mei mendatang tidak akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
“Tetap menjaga suasana akademik agar tetap kondusif,” ujar salah satu panitia.
Dosen Fakultas Peternaka Unsrat Boyke Rorimpandey mengatakan, aksi ini dirancang sebagai ekspresi intelektualitas dan moralitas vivitas akademika dalam bingkai konstitusi.
Salah satu isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut adalah tuntutan terhadap keadilan dalam sistem remunerasi dosen.
DPW ADAKSI Sulut secara khusus menyoroti adanya jurang kesenjangan yang lebar diantara dosen.
“Kami meminta agar sistem remunerasi di perguruan tinggi lebih adil dan proporsional, tanpa diskriminasi terhadap status kepegawaian dosen yang sama-sama menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi,” ujar Brave Sugiarso selaku Ketua DPW ADAKSI Sulut.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai bentuk transparansi, Surat Keputusan (SK) Rektor terkait remunerasi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua dosen Unsrat melalui laman resmi universitas.
“Hal ini penting agar seluruh sivitas akademika memahami dasar kebijakan yang diterapkan dan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” tegas Brave.
Kehadiran Ralfie Pinasang memberi energi positif dalam forum tersebut. Diskusi berkembang dalam suasana kekeluargaan dan saling menghargai, sejalan dengan semangat Torang Samua Basudara.
Rapat ini menjadi langkah awal yang strategis menuju pelaksanaan Aksi Damai yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral sivitas akademika dalam menyuarakan aspirasi yang substansial demi kemajuan almamater Unsrat.
Karena itu, Aksi “Bangkitlah! Tegakkan Keadilan” di Hari Kebangkitan Nasional, telah mendapat dukungan dari kalangan Mahasiswa dan alumni Unsrat.
Mahasiswa sangat berkepentingan agar perbaikan pendapatan dosen, tidak mengakibatkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Sementara alumni menginginkan Unsrat semakin jaya dan unggul karena menegakkan Keadilan dalam mendistribusikan anggaran negara, baik Rupiah Murni (APBN) maupun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. (yos)
