MANADO, DetikManado.com – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang akan digelar serentak pada 27 April 2019 besok, dinilai akan menyebabkan sejumlah hal yang berpotensi tidak berposesnya pemilu dengan baik.
Menurut Peneliti Kepemiluan Unsrat, Ferry Daud Liando, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pemilih yang akan hadir di tempat Pemungutan Suara (TPS), kemungkinan tidak sama dengan jumlah ketika pada pencoblosan pertama.
“Ada rasa bosan, ada yang lebih memilih istirahat di rumah dan ada yang kemungkinan lebih memilih bekerja. Ada yang memilih ke acara-acara keagamaan dan sebagainya,” jelas Liando, kepada DetikManado.com, Jumat (26/04/2019) sore.
Namun demikian, lanjut Mner Ferry, sapaan akrab Ferry Daud Liando, keadaan ini bisa saja akan berbalik jika permainan politik uang dibiarkan. Bisa saja akan banyak yang datang memilih apabila ada caleg yang meminta masyarakat datang ke TPS dengan imbalan uang atau barang.
“Caleg yang berpotensi akan bermain uang adalah caleg yang yang menurut rekapitulasi sementara berada di posisi runner up. Caleg ini memiliki banyak suara namun tidak kebagian kursi akibat kalah jumlah suara tipis dengan caleg yang mendapatkan kursi,” tuturnya.
Akademisi Unsrat Manado ini mengatakan, Jika dalam satu parpol kebagian 3 kursi, maka caleg yang berpotensi bermain curang adalah caleg peraih suara terbanyak urutan 4.
“Apalagi caleg peraih suara terbanyak 3 dan 4 selisihnya sangat tipis. Sehingga caranya adalah berusaha melampaui jumlah suara caleg diatasnya dengan memanfaatkan proses pemungutan suara ulang, Bukan hanya posisi celeg yang berubah, namun perolehan jumlah kursi parpol bisa saja berubah pasca PSU,” jelas Liando.
Lebih lanjut, Liando mencontohkan Pengalaman pemilu 2014 lalu, dimana pada pelaksanaan PSU di Maluku utara, kursi PAN berkurang dan berpindah ke Nasdem pasca PSU.
“Perlu diwaspadai bersama jangan sampai ada cara-cara yang tidak elok pada PSU nanti,” pesan Liando.
Menurtunya, hal yang perlu juga diwaspadai adalah keengganan para KPPS untuk bertugas kembali. Pekerjaan cukup beresiko sehingga tidak mau disibukan lagi.
“Pengalaman pemilu 2014, ada KPPS tidak hadir karena caleg yang didukungnya sudah menag sehinga tidak mau ada PSU,” jelasnya.
Liando juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mendata kembali kesiapan KPPS di TPS yang akan menggelar PSU.
“Hari ini KPU wajib mendata kembali, apakah semua KPPS di TPS yang melaksanakan PSU masih bersedia bertugas. Kalau tidak perlu diantisipasi untuk diganti,” tutup Liando. (dm)
