Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana 2023 Bahas APBN

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna perdana tahun 2023 yang membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023). (Foto: Dokumentasi Sekretariat Presiden)

“Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan impor kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur,” imbuh Sri.

Dari pemulihan ekonomi, Sri melihat bahwa seluruh sektor sudah pulih kembali, termasuk sektor-sektor yang terhantam sangat berat selama Covid seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman. Secara regional, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Sumatra tumbuh 4,71 persen, Kalimantan tumbuh 5,67 persen, Sulawesi tumbuh 8,24 persen, Maluku tumbuh 7,51 persen, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,69 persen, dan Jawa tumbuh 5,76 persen.

Bacaan Lainnya

“Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah across the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor. Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1 persen ke 5,9 persen, dan kemiskinan dari 10,2 persen ke 9,5 persen,” lanjut Sri.

Di samping itu, dirinya menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9 persen mencapai Rp3.090,7 triliun, sementara pendapatan negara tumbuh 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun.

Dengan adanya pemulihan ekonomi, Sri melanjutkan, penerimaan perpajakan juga membaik. Tahun 2022 pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7 persen yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak terhantam Covid di mana pajaknya sempat merosot 37,9 persen. Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6 persen. Sedangkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga tumbuh 24,6 persen, pulih kuat dari kontraksi 15,3 persen pada saat awal Covid.

“Kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik, juga bea dan cukai kita mendorong dari sisi ekspor dan import di mana pertumbuhannya mencapai 23,3 persen dalam bentuk bea masuk, bea keluar. Sedangkan penerimaan dalam bentuk nonpajak, bukan pajak, juga melonjak 28 persen, itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dividen BUMN kita,” tandas Sri. (Yoseph Ikanubun)

Komentar Facebook

Pos terkait