Kepala Sekolah Diduga Terlibat Politik Praktis Diproses Hukum

DetikManado.com, Bandung – Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpolitik praktis terus digaungkan oleh Pemkot Bandung.

Tak hanya sekadar peringatan, seorang kepala sekolah akhirnya diproses hukum akibat keterlibatannya di dunia politik praktis.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memproses secara hukum serta menegur seorang kepala sekolah yang diduga terlibat politik praktis.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan ada regulasi yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan partai politik. Dia pun menyesalkan sikap kepala sekolah itu yang diduga terlibat politik.

 

“Ini sedang berproses, udah dimintai keterangan, membuat surat pernyataan,” kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/10/2022).

Adapun ASN tersebut menurutnya yakni Kepala SMPN 16 Bandung. Kepala sekolah itu diduga mengundang orang tua siswa untuk menghadiri Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar yang digelar oleh salah-satu partai politik.

Menurutnya kegiatan itu digelar di kantor salah satu partai politik tersebut. Sehingga dia menilai seolah-olah kegiatan itu mendapat bantuan dari partai politik itu.

“Kampanye saja tidak boleh di sekolah. ASN tidak boleh berpolitik,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan pembelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pendidikan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.

Dia pun memastikan telah menegur kepala sekolah tersebut karena kegiatan itu. Selanjutnya dia mengatakan dugaan pelanggaran itu diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Saya menyesalkan hal ini terjadi, tentu ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan. Hal ini telah kami sampaikan saat sosialisasi Program Indonesia Pintar,” kata Hikmat. (joe/Antara).

 

Komentar Facebook