“Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadat. Sangat jelas memuat tentang tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina kerukunan umat beragama,” jelas Caroll yang juga menjadi narasumber kegiatan tersebut.
Selanjutnya, kata Caroll kerukunan antar umat semakin memudar, dengan diterpanya erosi nasionalisme terutama erosi terhadap pilar-pilar negara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, menurunnya rasa kebersamaan, terkikisnya rasa militansi dan jati diri bangsa, munculnya intoleransi sesama anak bangsa.
“Kondisi yang terjadi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus dicari jalan keluarnya. Salah satu solusi ditawarkan adalah dengan menguatkan wawasan kebangsaan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama,” sebut Walikota Caroll.
Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa melalui penguatan wawasan kebangsaan yang pluralistik, diharapkan bangkit dan tumbuhnya rasa saling hormat-menghormati sesama anak bangsa, rasa saling menghormati sesama umat beragama, tanpa membedakan gender, etnik, budaya, dan keyakinan agama masing masing. Menjauhkan tindakan kekerasan untuk menyelesaiakan perbedaan pendapat, penolakan terhadap radikalisme, kekejaman dan ketidakadilan.
“Untuk itu bagi para peserta saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini adalah momentum yang tepat untuk dapat menyampaikan permasalahan aktual umat beragama dan boleh mendapatkan solusi dan langkah-langkah srategis penyelesaian,” kunci Caroll dalam kegiatan itu yang dihadiri para tokoh agama se-Kota Tomohon bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. (Stefanus Goni/***)
