Pj Wali Kota Asripan Nani dan 4 Kepala Daerah di BMR Teken Nota Kesepakatan dengan BPKP Sulut

Pj Wali Kota Asripan Nani dan 4 kepala daerah di BMR teken nota kesepakatan dengan BPKP Sulut.(Foto: Dok. Dinas Kominfo Kotamobagu)

Kotamobagu, DetikManado.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Dr Drs Hi Asripan Nani MSi bersama empat kepala daerah lainnya di Bolaang Mongondow Raya (BMR), meneken atau menandatangani nota kesepakatan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Penandatanganan nota kesepakatan secara bersama itu, berlangsung di Aula Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu, pada Senin (19/2/2024).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pengawasan antara lima pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di wilayah BMR dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulut.

Adapun kepala daerah yang membubuhkan langsung tanda tangan mereka pada nota kesepakatan dimaksud, masing-masing Pj Wali Kota Asripan Nani atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru SPt, Bupati Boltim Dr Sam Sachrul Mamonto MSi.

Sedangkan dua kabupaten lainnya, yaitu Pemkab Bolmong diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Abdullah Mokoginta SH MSi, dan Sekda Bolmut dr Jusnan Mokoginta MARS mewakili Bupati Bolmut.

Diketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan BPKP.

Selain penandatanganan nota kesepakatan, dilakukan juga telaah sejawat eksternal untuk Inspektorat Kotamobagu, Bolmong, dan Inspektorat Bolmut.
Sementara itu, Pj Wali Kota Asripan Nani dalam sambutannya menyatakan pentingnya kerja sama antara pemda dan BPKP dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Kepala Perwakilan BPKP Sulut juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait, untuk menciptakan sistem pengawasan yang efisien dan efektif guna mewujudkan good governance di tingkat lokal.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemda dan BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di wilayah BMR.(Nicolaus Paath)


Pos terkait