Bitung, Detik Manado.com — Pimpinan organisasi masyarakat (ormas) adat di Kota Bitung resmi mendeklarasikan perubahan struktur organisasi dengan membentuk Presidium Ormas Adat Kota Bitung (POAB) sebagai wadah baru koordinasi lintas ormas adat.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam rapat pimpinan ormas adat yang digelar Minggu (1/3/2026) malam.
Koordinator Presidium Ormas Adat Kota Bitung, Panglima Christian Egam, mengatakan pembentukan presidium bukan sekadar pergantian nama organisasi, tetapi langkah konsolidasi untuk memperkuat posisi ormas adat dalam menjaga stabilitas daerah.
“Presidium ini lahir dari kesepakatan bersama seluruh pimpinan Ormas Adat di Kota Bitung. Kami ingin hadir sebagai mitra strategis pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta harmoni sosial,” ujar Egam kepada media.
Menurutnya, selama ini ormas adat kerap dilibatkan dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat, namun komunikasi kelembagaan dengan pemerintah dinilai belum berjalan maksimal.
“Kami bukan oposisi pemerintah. Justru kami ingin membangun komunikasi yang sehat. Karena Ormas Adat punya peran nyata menjaga kondusifitas Kota Bitung,” tegasnya.
Dalam pernyataan resminya, presidium juga menyoroti surat yang diterbitkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkot Bitung terkait legalitas organisasi kemasyarakatan.
Egam menilai kebijakan tersebut tidak melalui komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan ormas adat.
“Kami sangat menyayangkan karena tidak ada koordinasi sebelumnya. Padahal Ormas Adat selama ini selalu berdiri bersama pemerintah menjaga stabilitas daerah,” kata Egam.
Ia menegaskan, pihaknya meminta Wali Kota Bitung melakukan evaluasi terhadap Plt Kepala Kesbangpol demi memperbaiki hubungan kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat.
“Yang kami minta hanya komunikasi dan penghargaan terhadap peran Ormas Adat,” tambahnya.
Presidium Ormas Adat Kota Bitung juga menyatakan komitmen menjaga keamanan masyarakat menjelang momentum keagamaan seperti Ramadan, Minggu Sengsara, hingga Idul Fitri.
Selain itu, mereka siap bekerja sama dengan BNN Kota Bitung dalam pemberantasan narkoba.
“Kami siap menjadi yang pertama menjalani tes narkoba. Ini bentuk komitmen moral. Bahkan kami berharap pemeriksaan juga dilakukan kepada pejabat pemerintah, DPRD, aparat kepolisian dan seluruh institusi,” ujar Egam.
Di sisi lain, presidium secara tegas menolak keberadaan organisasi masyarakat GRIB di Sulawesi Utara karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Kami ingin Sulawesi Utara tetap aman, damai dan toleran. Jangan sampai ada organisasi yang justru memicu gesekan di masyarakat,” katanya.
(Jamal Gani)
