Rakor Bawaslu Sulut, Talokon: Cegah Hoaks Pemilu dengan Debunking dan Prebunking

Rakor Bawaslu Sulut bersama media massa yang digelar, Minggu (19/2/2023), di Hotel The Sentra Maumbi, Minahasa Utara.

Airmadidi, DetikManado.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama media massa. Kegiatan ini digelar di Hotel The Sentra, Minahasa Utara, Minggu (19/2/2023).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty SSos I MH didampingi Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh MSi.

Dalam Rakor yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sulut kepada Media Massa Tahun 2023” itu diikuti oleh kurang lebih 120 jurnalis dari berbagai media massa baik online dan elektronik.

Dalam Rakor itu, Bawaslu Sulut menghadirkan sejumlah narasumber dari organisasi profesi wartawan konstituen Dewan Pers untuk mengantar peserta dalam diskusi yang berlangsung alot.

Para pemateri yang dihadirkan adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado Fransiskus Talokon, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut Drs Voucke Lontaan, Koordinator Wilayah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Amanda Komaling serta Ronny Buol.

Dalam paparannya, Lontaan mengatakan, jurnalis harus tetap berpegang teguh pada Undang Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah fondasi Negara demokratis selain 3 pilat Negara yakni lembaga egislatif, yudikatif, dan eksekutif.

“Fungsi pers sudah jelas tertera pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pasal 3. Kemudian kewajiban pers pada pasal 5 dan peranan Pers pada pasal 6,” ujar Lontaan.

Pemateri selanjutnya, Talokon menjabarkan terkait tiga poin penting Kode Etik Jurnalistik yang mengacu pada Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Yang pertama independen atau tidak memihak, selanjutnya kebenaran dan fakta yaitu menjaga kepercayaan publik serta dan mengurangi dampak yang berakibat pada kondisi masyarakat.

“Dalam kaitannya dengan Pemilu, presentase kasus hoaks kerap naik, baik pemilihan presiden, pilkada atau pemilihan legislative,” ujarnya.

Talokon memaparkan, data Mafindo tahun 2019 terdapat 1.221 kasus hoaks, tahun 2020 sebanyak 2.298 (per bulan 191, per hari 6 sampai 7 kasus), tahun 2021 sebanyak 1.888 (per bulan 157, per hari 5 sampai 6 kasus.

Komentar Facebook