Jakarta, DetikManado.com – Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna perdana tahun 2023 yang membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Dalam keterangannya selepas sidang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa defisit APBN tahun 2022 lebih kecil dibandingkan angka yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dia menyebut defisit APBN di tahun 2022 2,38 persen dari target 4,5 persen.
“Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020. Pendapatan negara tadi 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen, didukung oleh penerimaan pajak dengan 115,6 persen dan pajak dua tahun berturut-turut melampaui target, dan PNBP juga (tumbuh) 122,2 persen,” ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan APBN 2022 telah menjadi instrumen, yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi yang sangat volatilitas.
Sri mengatakan kenaikan dari harga-harga dan volatilitas menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi.
“APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi. Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang dijaga tetap stabil sehingga berkontribusi pada inflasi yang relatif lebih rendah,” kata Sri.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di kuartal III. Pada kuartal IV tersebut Sri memperkirakan ekonomi nasional masih akan tumbuh di sekitar 5 persen, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,2 hingga 5,3 persen.
