Manado, DetikManado.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulut pada, Rabu (4/6/2025), menggelar media gathering dengan sejumlah media massa di Manado.
Dalam kesempatan itu, dibahas berbagai program mulai dari digitaliasi pelayanan, ketahanan pangan, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga penguatan kelembagaan.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani memaparkan gambaran umum kinerja Keimigrasian sepanjang tahun 2025 serta inovasi dan program Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut beserta jajaran kedepannya.
Pihaknya berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pariwisata dan investasi melalui penyediaan layanan keimigrasian yang cepat dan efisien bagi wisatawan dan investor asing.
“Program kegiatan kami ini tak luput dari program akselerasi bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada 13 program yang diusung, dan enam di antaranya terkait dengan peran Keimigrasian,” tutur Ramdhani dalam kegiatan yang dipandu wartawan RRI Manado Royke Pesakh selaku moderator.
Paspor Online
Ramdhani menuturkan, yang pertama terkait digitalisasi pelayanan. Saat ini sudah berlangsung, sudah berjalan pengajuan paspor secara online, dan ijin tinggal.
“Wisman atau wisatawan mancanegara saat ini banyak masuk dari China. Mereka sudah bisa mengajukan visa di Negara mereka, jadi mereka masuk sudah bisa dapatkan visa, dan bisa clearance di Bandara Sam Ratulangi Manado,” ujarnya.
Sedangkan bagi wisman yang belum mendapatkan visa di negaranya, bisa difasilitasi dengan pengurusan visa di bandara.
Pembuatan Autogate
Program selanjutnya adalah penguatan autogate. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut berencana untuk menjadikan Bandara Sam Ratulangi Manado sebagai pilot project pertama di Indonesia Timur yang memiliki autogate.
“Kami mohon doanya, saya punya mimpi Indonesia Timur ini bisa menjadi pilot project pertama di Manado, dan mengalahkan Makassar,” ujar Ramdhani.
Pihak Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut sudah menggelar pertemuan dengan pemerintah pusat, dan juga sudah membuat kajian tentang autogate, serta betapa pentingnya alat itu. Menurutnya, Itu contoh modernisasi bandara.
“Orang pertama kali datang ke suatu Negara yang dilihat pertama Imigrasi. Kami juga menghindari pungli apabila bersentuhan dengan petugas,” ujarnya.
Di sisi lain, jumlah personil yang tidak memadai, masifnya orang asing masuk, gencarnya program pariwisata akan semakin banyak penumpang dan maskapai yang datang ke Sulut. Pihaknya melihat autogate sudah sangat diperlukan.
“Sehingga Bandara Sam Ratulangi bisa menjadi pilot project di Indonesia timur. Kami sudah diskusi dengan Dirjen Imigrasi, serta Direktur Sistem Tekhnologi, mereka sifatnya memberikan lampu hijau,” ujarnya.
Ramdhani menuturkan, pekan lalu pihaknya sudah bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, untuk membahas peralatan autogate yang akan dipasang. Kantor Imigrasi Manado dan GM Angkasa Pura juga akan menindaklanjuti melalui kerjasama untuk melihat lay out yang selama ini sudah ada, perlukah perlu diubah.
“Karena kalau saya lihat, lay out saat ini baik kedatangan dan keberangkatan kurang reperesenatif. Ini kecil, kalau kita mau pasang autogate,” ujarnya.
Diketahui, autogate itu bakal didatangkan dari Spanyol dengan harga Rp1,5 miliar. Jika nantinya terpasang di Bandara Sam Ratulangi Manado, maka akan sama seperti di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta Bandara Hang Nadim Batam.
“Saya lagi balapan dengan bandara di Makassar. Semoga Manado bisa jadi pilot project di Indonesia Timur. Apalagi beberapa waktu lalu Komisi XIII DPR RI sudah memberikan rekomendasi agar autogate ini segera dipasang,” papar dia.
Ketahanan Pangan
Terkait program ketahanan pangan, Ramdhani menuturkan, sekitar Maret 2025 pihaknya sudah sampaikan ke Satuan Kerja (Satker) seperti Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado untuk memasukan program terkait ketahanan pangan. Lahan yang sekiranya bisa digunakan bisa diberdayakan untuk ketahanan pangan.
“Akhirnya sekarang sudah berjalan. Bulan depan akan panen. Kemarin ditanami jagung, pembibitan ikan lele,” tuturnya.
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sementara itu terkait TPPO, dia mengatakan, ada beberapa kasus yang terjadi pada warga Sulut yang tersangkaut masalah di Kamboja. Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut sudah menginstruksikan ke Kantor Imigrasi untuk memperketat pelayanan dalam hal wawancara paspor.
“Jangan sampai orang-orang yang mau berangkat ini tidak bisa kita deteksi. Kita lakukan upaya-upaya pengetatan,” ujarnya.
Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut punya program terkait penanganan TPPO melalui Desa Binaan Imigrasi yang merupakan Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini sudah terbentuk 14 Desa Binaan Imigrasi di wilayah Manado, Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna.
“Tujuannya memberdayaakan masyarakat khususnya masyarakat di pesisir dengan memberikan edukasi dan melakukan kerjasama mencegah terjadinya kasus TPPO,” ujarnya.
Selain program-program tersebut, dalam sesi diskusi yang berlangsung menarik itu juga dibahas tentang Program Desa Pesisir Pantai untuk membantu mencegah masuknya orang asing.
Media gathering ini turut dihadiri para pimpinan di Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yakni Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Novly TN Momongan, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Rejeki Putra Ginting serta Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal James Smart J Sembel. (Yoseph Ikanubun)
