Bitung — Komisi III DPRD Kota Bitung turun langsung meninjau pekerjaan proyek infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bitung, Senin (23/2/2026).
Dalam inspeksi lapangan itu, Komisi III DPRD Bitung menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari tidak adanya akses pejalan kaki hingga kualitas pekerjaan yang dinilai amburadul.
Ketua Komisi III DPRD Bitung, Frangky Julianto, menegaskan kehadiran mereka bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak cari-cari celah atau kesalahan. Tapi yang kami inginkan pekerjaan ini manfaatnya untuk masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok,” tegas Frangky di lokasi proyek.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi III menemukan akses menuju RSUD Bitung belum ramah bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
Menurut Frangky, fasilitas kesehatan publik seharusnya dapat diakses semua kalangan, termasuk pejalan kaki.
“RSUD ini bukan hanya untuk masyarakat yang punya kendaraan. Akses jalan kaki harus dipikirkan. Sekarang pejalan kaki tidak punya jalur yang aman menuju rumah sakit,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pekerjaan saluran drainase, serta tidak adanya talud sejak tahap perencanaan.
“Semua pekerjaanya sangat mengecewakan. Kwalitasnya buruk. Tidak beres,” sesal Frangky.
Tak hanya itu, Komisi III juga terlihat geram saat meminta data teknis proyek. Pihak PUTR serta pihak pelaksana dinilai tidak siap karena turun lapangan tanpa membawa dokumen pekerjaan.
” Data pekerjaan tidak ada. Kepala Dinas PUTR juga tidak berada di lokasi. Bagaimana kami memastikan pekerjaan atau kontraknyas sesuai atau tidak?, sorot Frangky.
“Kalau turun lapangan tidak pegang data, bagaimana kami mau cek pekerjaan ini?” tambah Frangky.
Frangky juga menyentil proyek infrastruktur RSUD Bitung itu diketahui menelan anggaran sekitar Rp4 miliar. Bahkan, Komisi III menemukan indikasi pemborosan anggaran karena pekerjaan awal harus dibongkar ulang.
“Miliaran uang rakyat terbuang percuma akibat pekerjaan yang tidak matang sejak awal. Pun, puing-puing proyek terlihat masih berserakan di sekitar lokasi pembangunan,” sesalnya.
Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Syafruddin Ila, serta anggota Aldo Nova Ratungalo, Handri Anugrahang, dan Hengky Tumangkeng, menilai mutu pekerjaan belum memenuhi standar.
Kesempatan itu, Komisi III dengan tegas meminta agar PUTR dan pihak Kontraktor agar memperbaiki semua temuan yang ada.
“Kalau tanpa saluran air yang baik, kawasan pemukiman sekitar berpotensi terdampak banjir saat musim hujan,” ujar Ahmad Syafruddin Ila.
Tak hanya itu, di lokasi juga ditemukan sebagian jaringan listrik di area RSUD juga belum berfungsi akibat proses pembangunan yang belum rampung.
“Ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ini lama terbengkalai,” ungkapnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Bitung, Haslinda Dumbela, yang hadir di lokasi menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan proyek tersebut.
“Puing-puing akan segera dibersihkan dan pekerjaan yang masih kurang akan diperbaiki,” kata Haslinda.
Ia juga mengungkapkan proyek tersebut sebelumnya telah mendapat pemeriksaan dari BPK yang meminta agar sejumlah pekerjaan segera disempurnakan.
Menurutnya, proyek mengalami keterlambatan dan kini masuk masa tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari kerja, serta masa pemeliharaan selama delapan bulan.
“Apa yang menjadi temuan kita akang tindaklanjuti dan segera diperbaiki,” pungkasnya.
(Jamal Gani)
