Bitung, DetikManado.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung, Nabsar Badoa, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kota Bitung terkait belum dibayarkannya insentif Teruna Siaga Bencana (TAGANA).
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan TAGANA Kota Bitung, Rabu (17/6/2026), Nabsar bahkan menyebut pemerintah daerah tidak memiliki hati terhadap para relawan kebencanaan.
Pernyataan itu disampaikan setelah mendengar langsung keluhan TAGANA yang mengaku belum menerima tali asih atau insentif sejak tahun 2024 hingga 2026.
“Saya bilang Pemerintah Kota Bitung tidak punya hati. Mereka sudah bekerja untuk daerah ini. Saat bencana datang, mereka selalu berada di garis depan. Mereka tidur di tenda, meninggalkan keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa. Tapi hak mereka tidak dibayar,” kata Nabsar dalam rapat.
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti nilai tunggakan yang menurutnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sejumlah pos anggaran lain di lingkungan Pemkot Bitung.
Menurut Nabsar, pemerintah hanya perlu menyelesaikan kewajiban sekitar Rp 180 juta kepada TAGANA. Karena itu, ia mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Makan minum pemerintah kota anggarannya sampai miliaran rupiah. Masa hak relawan yang sudah bekerja tidak bisa dibayar. Ini harus dikawal sampai selesai,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Lady Ambat, mengakui insentif TAGANA memang belum terealisasi sejak 2024.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 pihaknya menganggarkan sekitar Rp 35 juta untuk TAGANA. Namun proses pencairan terkendala kebijakan refocusing anggaran yang mengharuskan adanya persetujuan dari kepala daerah.
“Waktu itu ada kebijakan refocusing sehingga sejumlah anggaran dikunci dan diprioritaskan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak,” ujar Lady.
Meski demikian, Lady menegaskan pihaknya memahami peran penting TAGANA dalam setiap penanganan bencana di Kota Bitung.
“TAGANA selalu menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu dan sering meninggalkan keluarga demi membantu masyarakat,” katanya.
Mendengar penjelasan tersebut, Nabsar kembali melontarkan sindiran. Ia meminta agar ke depan, jika terjadi bencana, pemerintah melibatkan langsung para pejabat yang memiliki kewenangan dalam penganggaran.
“Kalau ada bencana lagi, libatkan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan BKAD. Suruh mereka juga merasakan tidur di tenda darurat,” ujarnya.
Nabsar juga menyinggung besarnya anggaran rumah tangga yang dinikmati sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bitung, sementara hak relawan sosial justru belum diselesaikan.
“Harusnya malu. Relawan yang bekerja untuk kemanusiaan tidak dibayarkan, sementara pejabat menikmati anggaran rumah tangga dengan angka yang pantastis,” pungkasnya. (Jamal Gani)
