Aliansi Masyarakat Sipil Sulut Tuntut KUHP Dicabut

Aliansi Masyarakat Sipil Sulawesi Utara (Sulut) yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, LBH Pers Manado, LBH Manado, Prodem, AMAN dan mahasiswa, turun ke jalan untuk menentang disahkannya RKUHP tersebut. Aksi penolakan RKUHP untuk disahkan DPR RI, berlokasi di Tugu Zero Point, pusat Kota Manado, Sulut. (Foto: Dokumentasi AJI Manado)

Manado, DetikManado.com – Meski banyak penolakan terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun DPR RI tetap mengetuk palu dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (6/12/2022) pagi, di Gedung Paripurna DPR, Jakarta.

Padahal, sejak Rancangan KUHP ini dibahas di DPR RI, banyak pihak mendesak beberapa pasal untuk dicabut, karena dinilai mengangkangi demokrasi.

Bacaan Lainnya

Di tengah sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan RKUHP berlangsung, Aliansi Masyarakat Sipil Sulawesi Utara (Sulut) yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, LBH Pers Manado, LBH Manado, Prodem, AMAN dan mahasiswa, turun ke jalan untuk menentang disahkannya RKUHP tersebut. Aksi penolakan RKUHP untuk disahkan DPR RI, berlokasi di Tugu Zero Point, pusat Kota Manado, Sulut.

Ketua AJI Manado Fransiskus Talokon menyerukan RKUHP yang telah disahkan, terdapat pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers.

“AJI mendesak, 17 pasal yang terdapat dalam KUHP harus dicabut. Karena dengan pasal-pasal itu, berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis, mengangkangi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” seru Talokon.

Dia juga meminta KUHP ini disusun tanpa mendengarkan suara publik.

Komentar Facebook

Pos terkait