CEK FAKTA: Klaim Kriminalitas di Sulut Tinggi, Benarkah?

  • Whatsapp
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Vonnie Panambunan – Hendry Runtuwene.

MANADO – Pasangan Calon (Paslon) Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) nomor urut 2 Hendry Runtuwene, menyebut tingkat kriminalitas di Sulut tergolong tinggi. Ini dikatakannya pada Debat Publik putaran ketiga yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Selasa (17/11/2020).

“Tingkat kriminalitas di Sulut tergolong tinggi,” ujarnya.

Sementara paslon Gubernur Sulut nomor urut 1, Olly Dondokambey membantah dengan mengatakan data kriminalitas di Sulut tidak tinggi. “Setahu saya tidak tinggi,” jawabnya.

CEK FAKTA:

Dilansir dari terkini.id, presentasi penduduk miskin (BPS) tahun 2018 dibandingkan dengan statistik kriminalitas 2019 dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, kemiskinan di suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya tindak kejahatan di daerah tersebut.

Hasil riset data menunjukkan bahwa besarnya persentase warga miskin di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya crime rate di provinsi tersebut. Jadi, ungkapan mengenai miskin pangkal kriminal sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai premis yang mutlak.

Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data crime rate atau angka kejahatan per 100 ribu penduduk di tiap provinsi. Hasil riset data oleh Lifepal.co.id menunjukkan bahwa besarnya persentase warga miskin di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya crime rate di provinsi tersebut.

Berikut Data Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Risiko Masyarakat Terkena Kejahatan:

Provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi adalah Sulawesi Utara (Sulut). Peringkat dua adalah Papua Barat, disusul Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Polda Sulut mencatat ada 416 kejahatan per 100 ribu populasi di yurisdiksi mereka sepanjang tahun 2018, menjadikan Sulut ada di posisi teratas dalam daftar tersebut. Uniknya, provinsi ini bahkan tidak ada dalam ranking 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi dan duduk di peringkat ke-20 dengan persentase jumlah warga miskin 8% saja dari populasinya.

Persentase warga miskin di Papua Barat berbanding lurus dengan rasio tindak kejahatan. Melihat kembali daftar provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, ada Papua Barat yang bertengger di posisi kedua dengan 23% populasinya adalah warga miskin.

Uniknya, provinsi ini juga di posisi kedua tertinggi dalam daftar provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi.

Mengapa Papua Barat justru masuk di urutan kedua sebagai provinsi paling rawan kejahatan? Hal itu disebabkan karena jumlah penduduk di Papua Barat di tahun 2018 menurut proyeksi BPS adalah 937.458 jiwa.

Sedangkan nilai rasio tindak kejahatan diukur berdasarkan 100 ribu penduduk di satu wilayah. Wajar saja, jika tingkat kejahatan di Papua Barat cenderung tinggi.

Persentase warga miskin di Sulawesi Tengah tidak lebih banyak dari Provinsi Papua, namun tingkat kejahatannya jauh lebih tinggi. Di posisi ketiga daftar provinsi dengan rasio tindak kejahatan tertinggi ada Sulawesi Tengah (Sulteng).

Persentase warga miskin di provinsi tersebut adalah 14%, tidak sebesar Papua yang merupakan provinsi dengan persentase warga miskin tertinggi, yakni 27%. Namun, rasio tindak kejahatan di Sulteng jauh lebih tinggi dari Papua.

Lantas apa kabar dengan Papua, provinsi dengan persentase warga miskin mencapai 27%? Pada 22 Mei 2020, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap dua tenaga medis Covid-19 oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Namun apakah Papua yang notabene adalah provinsi termiskin sarat dengan tingkat kriminalitas? Ternyata, data menunjukkan hal itu tidak benar.

Untuk urusan rasio tindak kejahatan per 100 ribu populasinya, Papua hanya ada di urutan ke-8. Rasio tindak kejahatan di provinsi tersebut tidak lebih tinggi dari Sumatera Utara, yang persentase warga miskinnya justru jauh lebih sedikit, yakni hanya 9%. Kemiskinan juga jelas tidak berkaitan langsung dengan tingginya kriminalitas di Sumbar dan NTB.

Persentase warga miskin di Sumatera Barat hanya 7% dari populasi dan menduduki posisi 25 dalam data persentase warga miskin per provinsi. Namun, provinsi ini menduduki posisi 5 teratas daftar rasio kejahatan dengan 243 kejahatan per 100 ribu populasi.

NTB adalah provinsi termiskin ke-8 di Indonesia dengan persentase warga miskin 15% dari populasi. Akan tetapi, ditinjau dari rasio kriminalitas, NTB hanya duduk di posisi ke-22, dengan rasio kejahatan 130 per 100 ribu populasi. (*)

Konten ini hasil kerja tim cek fakta dari sejumlah media yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulut.

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *