Jakarta, DetikManado.com — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, meminta seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia dan Atase Imigrasi di luar negeri untuk melakukan refleksi total menyusul krisis yang tengah melanda institusi tersebut. Hendarsam menegaskan pentingnya menghapus budaya kerja lama yang tidak patut dan menghilangkan segala bentuk hak istimewa (privilege) yang memicu pelanggaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam pengarahan yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (09/06/2026).
Di hadapan jajarannya, ia menginstruksikan pelaksanaan langkah konkret (action plan) demi mendongkrak kembali integritas pelayanan publik.
“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” ujar Hendarsam tegas.
Momentum Refleksi Total
Hendarsam tidak menampik bahwa situasi yang dihadapi Ditjen Imigrasi saat ini merupakan salah satu pukulan terberat bagi organisasi. Namun, ia mendesak agar momentum sulit ini dijadikan titik balik untuk mereformasi mentalitas aparatur sipil di lingkungan imigrasi.
“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,” ungkapnya.
Menurut Hendarsam, posisi Imigrasi sebagai pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuatnya sangat rentan terhadap komplain dan kritik. Guna menghadapi kerentanan tersebut, ia menuntut penguatan mental jajaran agar mampu merespons setiap keluhan publik dengan cepat dan transparan.
Ia meyakini bahwa Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul, tetapi kapasitas tersebut tidak akan berarti tanpa dibarengi integritas yang kokoh.
Merebut Kembali Kepercayaan Publik
Di akhir arahannya, Hendarsam menggarisbawahi bahwa orientasi utama Imigrasi ke depan adalah memangkas jarak dengan masyarakat. Segala bentuk kecemburuan sosial maupun persepsi negatif yang berkembang di publik harus dijawab dengan perubahan sikap nyata.
“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Hendarsam. (yos)
