Diskusi PMII dan PMKRI di Minahasa: Pancasila dalam Pandangan Gereja Katolik

Diskusi “Pancasila Dalam Perspektif Gereja Katolik” antara PMII dan PMKRI di Minahasa, Sulut, Jumat (26/2/2021). (Foto: Istimewa)

Tondano, DetikManado.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Minahasa dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tondano mengadakan diskusi, Jumat (26/2/2021), di Asrama Bogani, Minahasa, Sulut.

Diskusi tersebut mengangkat tema “Pancasila Dalam Perspektif Gereja Katolik”, yang menghadirkan Pengurus Pusat (PP) Presidium Hubungan Perguruan Tinggi (PHPT) PMKRI, Damianus G Ohoiwutun.

Bacaan Lainnya

Dalam paparannya, Ohoiwutun menerangkan pandangan gereja Katolik terkait Pancasila. Pada sila pertama, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri republik bahwa orang-orang Indonesia pada umumnya  adalah orang-orang yang percaya kepada Yang Ilahi.

“Sebagai orang beriman, kita pantas bersyukur bahwa para pendiri republik kita bersikap demikian. Yang Ilahi itu nyatanya memang ada. Ia maha berkuasa dan maha murah,” kata Ohoiwutun.

Pada sila kedua dalam Pancasila menjelaskan bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang-orang lain sebagai manusia pula. Gereja Katolik berkeyakinan bahwa setiap orang adalah citra Allah, yang memiliki martabat yang sedemikian luhur, sehingga ia tidak pernah boleh diperlakukan secara inhuman (tidak manusiawi).

“Tentu saja, gereja Katolik sebaiknya juga mendukung usaha-usaha berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyempurnakan rumusan-rumusan tentang hak-hak asasi manusia maupun penyesuaian berbagai perundangan-undangan internasional dengan hak-hak asasi,” papar Gerenz sapaan akrabnya ini.

Untuk sila ketiga Pancasila, yakni persatuan atau kebangsaan, mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri republik Indonesia bahwa orang-orang yang lahir atau menetap di Nusantara ini perlu dan layak menjadi satu bangsa saja, meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda.

Gereja Katolik Indonesia pantas bersyukur bahwa para pendiri republik Indonesia menyadari pentingnya kesa tuan seluruh masyarakat yang tinggal di Nusantara ini dan mencita-citakan kesatuan yang sejati dan lestari,” sebut Gerenz.

Dalam makna sila keempat menjelaskan kerakyatan bahwa kedaulatan untuk mengatur bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, merasa prihatin, bahwa para penguasa di Indonesia sering kali lebih minta dilayani dari pada melayani rakyat. Bahkan, para wakil rakyat sendiri pun sering kali memperdaya rakyat, bukan memberdayakan rakyat.

Gereja katolik pantas bersyukur atas adanya kesadaran dan cita-cita luhur tersebut. Melalui dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja, pimpinan gereja Katolik selalu menegaskan bahwa keluarga ada lebih dahulu dari pada masyarakat dan masyarakat ada lebih dahulu dari pada negara dan pemerintah,” ujar mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Tual periode 2016-2018 ini.

Untuk kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa bangsa yang hidup di Nusantara ini hanya dapat sejahtera bila ditegakkan keadilan sosial, keadilan yang menyangkut kepentingan publik.  Sebagai umat beriman, gereja Katolik layak bersyukur bahwa para pendiri republik Indonesia menyadari pentingnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan bercita-cita untuk mencapainya.

Komentar Facebook

Pos terkait