Manado, DetikManado.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR-RI Andreas Hugo Pareira memimpin timnya melakukan kunjungan kerja (kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulut pada, Jumat (11/4/2025). Politisi PDI Perjuangan itu kemudian membeberkan hasil kunker dan RDP tersebut.
“Yang menjadi isu pokok dalam pertemuan itu adalah, bagaimana pihaknya mendorong agar perubahan di tingkat kementerian itu bisa segera dilaksanakan di daerah secepatnya,” ujarnya.
Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini telah dipecah menjadi 3 kementerian yakni Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), serta Kementerian HAM.
“Kami mendorong agar pembentukan ini bisa segera dilaksanakan di daerah, tanpa terjadi hal-hal yang konflik dalam proses transisi ini,” tuturnya.
Terkait dengan tugas Kemenkum, lanjut dia, salah satunya adalah harmonisasi Peraturan Daerah atau Perda. Tugas Kanwil Kemenkum adalah membantu proses pelaksanaan pembuatan Perda.
“Baik di tingkat provinsi maupun juga di daerah kabupaten dan kota, apalagi Sulut ini banyak kepulauan. Perda itu bisa menyangkut lingkungan hidup, pertambangan dan lainnya,” papar dia.
Dia mengatakan, terkait hal itu maka Kanwil Kemenkum Sulut perlu dukungan anggaran dari pusat dan harus mulai ciptakan kaderisasi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah dalam melaksanakan tugas.
“Sulut adalah provinsi kepulauan, jadi perlu anggaran dari pusat dan SDM dari daerah yang cukup untuk bekerja maksimal,” tuturnya didampingi Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama Setjen Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Ronald Lumbuun dan Kakanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua.
Dia mengatakan bahwa sudah saatnya menciptakan kaderisasi putra putri daerah di Sulut, supaya bisa bekerja dengan maksimal, karena yang memahami kondisi daerah adalah anak-anak daerah itu sendiri.
“Ada konsekuensi SDM, maka menjadi penting untuk mendukung putra putri daerah, untuk mengisi pos-pos di instansi vertikal di daerah, agar bisa berkonsentrasi bekerja,” katanya.
Dia mengatakan, bukannya tidak mau daerah lain, tetapi akan lebih baik jika putra – putri daerah yang diberdayakan, karena jika sering menempatkan orang pusat di daerah, maka yang ada baru satu dua tahun mengabdi sudah mau pindah dan tidak konsentrasi bekerja.
“Mereka lebih paham bekerja di daerah. Kalau dari Jawa atau daerah lain, mereka ingin kembali. Belum sampai setahun sudah ingin kembali ke pusat. Kita mulai untuk kaderisasi putra derah untuk isi pos di daerah,” ujarnya. (yos)
