Manado, DetikManado.com – Komisi XIII DPR RI melanjutkan kunjungan kerja (kunker) hari kedua di Sulut pada, Jumat (11/4/2025), dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulut.
RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira bersama sejumlah legislator. Hadir pula Kepala Biro Hukum dan Humas Setjend Kemenkum RI Ronald Lumbuun, dan Kakanwil Kemenkum Sulut Kurniaman Telaumbanua bersama jajarannya.
“Terkait efisiensi anggaran, kita harus melihat ini sebagai tantangan. Tidak hanya kata-kata,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Dia mengatakan, dalam diskusi dengan Kanwil Kemenkum Sulut ke depannya kementerian juga harus mulai bicara soal anggaran ini. Pembicaraan awal itu Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam penyusunan DIPA.
“Ini untuk membahas kenapa anggaran itu bisa naik tidak, bagaimana memberikan argumentasi. Kenapa ini perlu, kenapa ini tidak, baru dibawa ke DPR,” papar dia.
Andreas Hugo Pareira mengatakan, jika merasa ini (program) penting, mengapa tidak didukung melalui alokasi anggaran. Sering dikatakan negara hukum, hukum penting.
“Tapi kalau tidak didukung dengan anggaran, kita tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk tiba-tiba sadar hukum,” ujarnya.
Dia mengatakan, tidak bisa mengharapkan semua orang itu bisa menjalankan hukum dengan baik, kalau negara tidak melakukan pembinaan hukum.
Itulah mengapa Kemenkumham itu dibagi menjadi 3 kementerian yakni Kemenkum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Pemekaran itu supaya teman-teman fokus pada hukum itu,” ujarnya memungkasi. (Yoseph Ikanubun)
