Ferry Liando : Gereja Dilarang Mendukung Kekuatan Politik Apapun

Manado,DetikManado.com – Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat Ferry Daud Liando bawakan materi Gereja dan Politik di GMIM Sion Teling, Selasa (17/05/2022).

“Tiga Tugas Gereja Dalam Politik secara institusi gereja bukanlah sub ordinat dari kekuatan politik tertentu. Gereja dilarang mendukung kekuatan politik apapun,” ujar Liando.

Namun demikian bukan berarti perjuangan  gereja harus terpisah secara langsung dengan perjuangan politik. Tujuan politik adalah untuk kebaikan bersama sama persis dengan tujuan bergereja.

Hal itu dikatakan Menurut Ketua Bidang Politik, Pemilu dan Demokrasi Pengurus Pusat Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI) RI itu, bahwa Jika fenomena politik makin buruk dipandangan masyarakat itu disebabkan oleh motivasi keliru sebagian aktor-aktor politik ketika berkuasa.

“Banyak orang bermotivasi menduduki jabatan dalam institusi publik hanya sekedar untuk ingin kaya dan memperbaiki status sosial,” terangnya.

Padahal tujuan berpolitik adalah mempergunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki,untuk membuat kebijakan publik guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

“Karena motivasi mendapatkan jabatan keliru, maka cara untuk mendapatkan jabatan juga keliru,” ucapnya.

Lanjut dia,seperti membayar Parpol untuk mahar, menyogok pemilih, mengadu domba, menyebar kebencian dan lain-lain.

“Gereja memiliki peran penting memperbaiki praktik-praktik politik yang makin menyimpang ini,” jelas Liando.

Dalam hal politik, gereja memiliki 3 peran yaitu peran untuk mempengaruhi kebijakan politik. Baik UU 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan nasional dan uu 12 tahun 2011 tentang penyusunan perundang-undangan.

“Ada ruang bagi masyarakat termasuk warga gereja baik secara institusi maupun jemaat untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan peran politik penggembalaan,” jelasnya.

Selama ini banyak kader-kader GMIM yang dipercaya pada lembaga-lembaga politik belum memiliki kinerja yang baik.

“Fungsi gereja adalah wajib untuk mempersiapkan warga jemaat untuk pengembalaan sekaligus memeprisapkan warga jemaat untuk menjadi pemilih yang baik,” tutur Liando.

Harusnya tugas kaderisasi dan kepemimpinan politik menjadi fungsi parpol. Namun sebagian parpol tidak sanggup melakukan tugas ini dengan baik.

“Akibatnya banyak politisi yang terpilih karena warga jemaat terbuai dengan sogokan (money politic) tanpa memperhatikan kualitas calon,” bebernya.

Kemudian Peran politik partisipatif. Ada sebagian kebijakan pemerintah yang gagal diimplementasikan di masyarakat. Hal itu terjadi karena lemahnya dukungan partisipasi masyarakat.

“Misalnya ada kebijakan larangan membuang sampah, tapi warga bebas membuang sampah. Ada larangan membuat keonaran tapi tidak banyak yang patuh. Salah satu tugas gereja adalah menyadarkan masyarakat soal ketaatan,” tandasnya.(ml)

Turut hadir dalam kegiatan ini Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut,Wakil Ketua BPMJ Jemmy Saroinsong,Ketua BPMJ James Adrian serta seluruh majelis jemaat setempat.(Mikhael Labaro)

Komentar Facebook