Gugus Tugas Pemantauan Kampanye Tahun 2020 Resmi Dibentuk

Mohammad Nuh (kedua dari kanan) diperkenalkan oleh Stanley dalam acara serahterima jabatan di Gedung Dewan Pers.

Jakarta, DetikManado.com – Dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan gubernur, wali kota dan bupati, Gugus Tugas resmi dibentuk di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

“Dalam rangka pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan siber,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Gugus Tugas itu memiliki tugas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye.

“Wajib ditaati dan dilaksanakan Gugus Tugas sesuai tingkatannya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

Gugus Tugas juga melakukan kegiatan seperti koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran. Selain itu mengawal proses penegakan hukum, supervisi dan pembinaan, serta evaluasi dan penyusunan laporan akhir.

Gugus Tugas akan dibentuk berdasarkan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dengan mengkaji laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran dan mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

“Gugus Tugas tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten atau kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya,” papar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio.

Sekretariat Gugus Tugas di tiap-tiap tingkatannya berkedudukan di Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten atau kota, serta masa kerja Gugus Tugas berakhir sesuai tahapan penyelenggaran pemilihan.

“Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas tingkat kabupaten atau kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas tingkat provinsi dan Gugus Tugas tingkat provinsi bertanggung jawab kepada tingkatan pusat,” papar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.

Untuk diketahui, Gugus Tugas tersebut dibentuk oleh Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers. Biaya yang dikeluarkan Gugus Tugas dibebankan secara proporsional setiap lembaga. (rf)

Komentar Facebook

Pos terkait