Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman. “Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” ucap Presiden.
Selain limbah B3, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak. “Tahun lalu, kita sepakat menanggulangi sampah plastik laut termasuk mendorong negara Asia Timur untuk memiliki rencana aksi nasional memerangi sampah plastik laut,” kata Presiden.
Indonesia saat ini, ucap Presiden, sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir. “Saya optimis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025. Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik,” ujar Presiden.
Dalam pandangan Presiden Jokowi, gerakan global ini melibatkan sektor swasta aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial.“Saya berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya,” ucap Presiden.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir pada KTT tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data bea cukai Indonesia, jumlah kontainer yang diterima di Indonesia hingga saat ini sebanyak 2.194 kontainer hingga Oktober 2019. “Pihak Bea dan Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer, dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asalnya,” ucap Retno. (joe)
