Tondano, DetikManado.com – Dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun, Cipayung Plus Sulut menggelar diskusi refleksi dengan mengangkat tema “Quo Vadis Sulawesi Utara”, di One Up Coffee Marina Plaza, Manado, Sulut, Kamis (19/8/2021).
Diskusi ini dihadiri langsung Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulut Vrenky Muluwere, Ketua Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sulut Stefanus Goni, Ketua Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut Alvian Tempobungka.
Ada juga Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulut Kurniawan Lawendatu, Korwil X Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sulut-Go Grandy Tangkuman, Ketua PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulut Samsul Lasehi, Ketua PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sulut I Gede Narasima dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado Arya Djafar.
Dalam diskusi tersebut, kelompok Cipayung Plus itu fokus membahas sejumlah persoalan seperti konsentrasi kekuasaan di Sulut, yang dikhawatirkan memunculkan kekuasaan yang oligarkis.
Kelompok Cipayung Plus juga menyinggung soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut mereka, pada prinsipnya PPKM adalah hal yang diperlukan untuk menekan angka kasus positif di SULUT. Tetapi, mereka mempersoalkan tentang kebijakan pemulihan ekonomi mikro dan kurangnya jaminan sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat terdampak PPKM sehingga perekonomian ditingkat bawah tidak mati. Selain itu, PPKM harus dievaluasi dan disampaikan ke publik apakah berhasil menekan angka kasus positif atau tidak.
Setelah diskusi ini, Cipayung Plus Sulut akan menyusun naskah autentik sebagai tawaran solusi untuk berbagai permasalahan yang telah dibahas.
Saat dimintai keterangan, Komda PMKRI Regio Sulut Stefanus Goni mengatakan setelah sekian lama, sebagian sebagian besar pengurus wilayah kelompok Cipayung Plus di Sulut bisa berkumpul dan berdiskusi memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76.
“Dan dalam refleksi hari kemerdekaan banyak dari kita mengangkat soal kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat. Poin-poin jelasnya akan kami perjelas dalam pertemuan ke depan,” ungkapnya kepada DetikManado.com, Jumat (20/8/2021), melalui aplikasi pesan singkat. (***/rf)
