Kelompok Cipayung Plus juga menyinggung soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut mereka, pada prinsipnya PPKM adalah hal yang diperlukan untuk menekan angka kasus positif di SULUT. Tetapi, mereka mempersoalkan tentang kebijakan pemulihan ekonomi mikro dan kurangnya jaminan sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat terdampak PPKM sehingga perekonomian ditingkat bawah tidak mati. Selain itu, PPKM harus dievaluasi dan disampaikan ke publik apakah berhasil menekan angka kasus positif atau tidak.
Setelah diskusi ini, Cipayung Plus Sulut akan menyusun naskah autentik sebagai tawaran solusi untuk berbagai permasalahan yang telah dibahas.
Saat dimintai keterangan, Komda PMKRI Regio Sulut Stefanus Goni mengatakan setelah sekian lama, sebagian sebagian besar pengurus wilayah kelompok Cipayung Plus di Sulut bisa berkumpul dan berdiskusi memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76.
“Dan dalam refleksi hari kemerdekaan banyak dari kita mengangkat soal kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat. Poin-poin jelasnya akan kami perjelas dalam pertemuan ke depan,” ungkapnya kepada DetikManado.com, Jumat (20/8/2021), melalui aplikasi pesan singkat. (***/rf)
