Manado, DetikManado.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut selaku Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas ) Provinsi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH mengatakan Abpednas berperan sebagai ujung tombak dalam penguatan desa. Penguatan ini baik secara sosial, ekonomi, dan politik di seluruh Indonesia.
Abpednas bersama Kejaksaan melaksanakan pengawasan terhadap sejumlah program strategis.
“Program itu mencakup dana desa untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial, jaga dapur Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung ketahanan pangan, jaga Koperasi Merah Putih sebagai penguatan ekonomi lokal, jaga pemilu dan pilkades untuk memastikan proses desa berjalan adil dan kondusif,” tutur Jacob Hendrik Pattipeilohy dalam acara acara Silaturahmi dan Rapat Pleno Perdana Diperluas DPD Abpednas dan DPC Abpednas Kabupaten/Kota se Sulut yang dilaksanakan di aula Lantai IV Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut, Senin (20/4/2026).
Jacob Hendrik Pattipeilohy menegaskan, untuk mewujudkan peogram penting dan strategis tersebut pentingnya dukungan dari Pemprov Sulut, Bupati/Wali Kota di wilayah Sulawesi Utara untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan Abpednas.
Di hadapan Bupati/Wali Kota, DPD Abpednas Sulut dan DPC Abpednas Kabupaten/Kota, Kejari, Kasie Intel, Kadis PMD Sulut dan Kabupaten/Kota, Kajati Sulut sangat mengharapkan dukungan ini.
“Karena ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program-program pemberdayaan desa terlaksana dengan efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam sambutannya via zoom meeting, Ketua Umum DPP Abpednas, Ir Indra Utama, MPWK,l IPU mengatakan, dengan dukungan sepenuhnya dari Jaksa Agung RI Prof Dr ST Burhanudin sebagai Ketua Dewan Pembina, JAM Intel Prof Dr Reda Manthovani SY LLM bersama jajaran Kejagung sampai Kejati dan Kejari, bahkan pemangku daerah dan desa, maka program-program strategis Abpednas dapat terwujud.
Secara khusus, Indra Utama yang adalah juga Komisaris Utama PT Waskita Beton (BUMN) menyatakan sangat optimis Abpedsi eksis dan memberi kontribusi di Sulut. Apalagi dengan dukungan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama jajarannya, Pemda dan komitmen kuat dari pengurus Abpednas di Sulut di bawah kepemimpinan Senator Stefanus BAN Liow.
“Ini akan memberikan kemajuan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sulut Ir Stefanus BAN Liow MAP didampingi Sekretaris Drs Jakried Maluenseng MSc dan Bendahara Hendry Walukow SE dalam memimpin rapat memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH selaku Ketua Dewan Penasehat DPD Abpednas Sulut.
“Dukungan sepenuhnya dari Kajati Sulut bersama jajarannya adalah sebagai wujud perhatian dan kepedulian untuk pengelolaan desa agar dapat mengatasi persoalan yang mungkin muncul,” ujar Senator Stefa.
Asisten Inteljen Kejaksaan Tinggi Sulut Ery Yudianto SH MH yang juga Ketua Dewan Pengawas DPD Abpednas Sulut dalam pemaparan materinya setidaknya menggaris bawahi tiga hal yakni, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD harus dijalankan secara optimal dalam fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan. Selanjutnya, keberhasilan desa bergantung pada kapasitas organisasi dan dukungan anggaran.
“Sinergi lintas sektoral sangat penting antara Abpednas, Kejaksaan, Pemda dan masyarakat desa,” ujarnya.
Ery mengatakan, akan dilakukan penguatan peran, tugas dan fungsi BPD serta mengimplimentasi program-program stategis seperti Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, Jaga KMP, Jaga Pilkades.
“Diharapkan di desa ada kreasi-kreasi inovasi menuju kemandirian desa,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan ini. (yos)
