Kanwil Kemenkum HAM Sulut Gelar Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019

MANADO, DetikManado.com – Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Utara (Sulut), gelar upacara komitmen pelaksanaan janji kinerja 2019, yang dipimpin langsung oleh Kakanwil, Murdjito Sasto,hari ini kamis (10/01/19), di lapangan kantor Kanwil Kemenkum HAM Sulut.

Pada upacara tersebut, Murdjito Sasto, membacakan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.

Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Kantor Wilayah/ Ka.UPT serta Komitmen Bersama Pembagunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM . (foto : Hardi/detikmanado)

“Jajajaran Kemenkum HAM turut berempati atas terjadinya berbagai musibah bencana alam di beberapa lokasi di Indonesia, Karakteristik alam kita memang rawan akan terjadinya bencana, oleh karenanya pada hari ini juga diserahkannya bantuan berupa tenda darurat kepada 33 Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia,” baca Sasto

Harapan kami, lanjutnya. Tenda ini mampu memberikan pertolongan awal bagi pengungsi atau penduduk apabila muncul bencana alam yang tidak di duga sebelumnya

“Kementerian Hukum HAM juga akan melakukan integrasi data dan informasi, sehingga harapannya kedepan Data Center yang sudah ada saat ini menjadi lebih optimal lagi pemanfaatannya,”ujarnya

Murdjito sasto menambahkan, yang ingin dicapai yang pertama adalah percepatan dari pada peningkatan pelayanan menuju zona intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah Birokrasi bersih dan melayani.

Tentunya harus ada komitmen, lanjutnya. Mulai dari pimpinan sampai staf dibawah, karna kalau ini tidak ada komitmen bersama sulit untuk kita capai.

“Kami selalu bekerja terus dan selalu terbuka dengan masyarakat dalam penanganan HAM disulawesi utara,” tandasnya.

Perlu diketahui juga, dalam kegiatan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Kantor Wilayah/ Ka.UPT serta Komitmen Bersama Pembagunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kantor Wilayah yang disaksikan Oleh Polda Sulut, Kejati Sulut ,dan Ombudsman Provinsi. (hardinan Sangkoy)


Pos terkait