Kasus di SMKN 1 Manado, Anggota DPRD Sulut Minta Gubernur Evaluasi Kepala Sekolah

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulut Yusra Alhabsy bicara soal kasus di SMKN 1 Manado. (foto:dokumentasi pribadi)

Manado, DetikManado.com – Kasus yang terjadi di SMK Negeri 1 Manado di mana ada seorang siswa yang dipaksa untuk membayar uang Komite Sekolah mendapat tanggapan dari pihak DPRD Sulut.

Diketahui, akibat terus ditekan untuk membayar uang Komite Sekolah, siswa tersebut terpaksa tidak masuk sekolah hingga satu bulan.

“Uang komite ini kan suatu hal yang tidak wajib. Itu ada karena sebuah kesepakatan bersama untuk membantu sekolah,” ungkap Yusra Alhabsy ketika diwawancarai wartawan, Kamis (1/12/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pendidikan di Sulut harus berbenah. Kualitas pendidikan di Sulut 2 tahun terkahir berada diposisi 32 dari 34 Provinsi. “Jangan karena komite ini kewajiban anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan itu diabaikan,” ujarnya.

Alhabsy mengatakan, uang komite ini kadang-kadang disalahgunakan oleh beberapa orang termasuk juga kepala sekolah.

Sekolah yang menyamakan nilai pembayaran komite kepada semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi dinilai melanggar aturan.

“Sebagai mitra kerja dengan Dinas Pendidikan Daerah, saya meminta Gubernur Sulut harus mengevaluasi kepala-kepala sekolah di Sulut,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulut ini.

Dia mengatakan, jika kedapatan benar seperti apa yang diberitakan saat ini, mohon kepala sekolahnya jangan hanya dievaluasi, tetapi harus dicopot dari jabatannya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswa di SMKN 1 Manado terpaksa tidak masuk sekolah selama sebulan, karena diduga mendapat tekanan dari pihak sekolah. Pemicunya? Siswa itu belum membayar uang komite, dan pihak sekolah terus memaksanya untuk membayar.

Komentar Facebook