KPU Manado Menggelar Rakor dan Bimtek Pengelolaan serta Lapjab Keuangan Badan Adhoc

Anggota KPU Manado Ismail Harun saat membuka Rakor dan Bimtek Pengelolaan serta Lapjab Keuangan Badan Adhoc di Hotel Luwansa Manado, Jumat (5/7/2024).

Manado, DetikManado.com – KPU Manado menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Pengelolaan dan Laporan Pertanggungjawaban (Lapjab) Keuangan Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada 2024, bertempat di Hotel Luwansa Manado, Jumat – Minggu (5-7/7/2024).

Kegiatan Rakor dan Bimtek yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Sekretariat ini dibuka oleh anggota KPU Manado Ismail Harun.

Bacaan Lainnya

“Di waktu Pemilu kemarin, staf secretariat baik di kecamatan maupun kelurahan tidak sempat diundang untuk mengikuti Bimtek. Kami ini kami mengundang bapak ibu sekalian, kami berharap, terdapat sinergitas bapak ibu sekretariat maupun PPK dan PPS,” papar Ismail Harun.

Dia mengatakan, jangan sampai setelah diundang dan mengikuti Bimtek, pulangnya malah jalan sendiri-sendiri lagi. Ke depan, masing-masing baik PPK, PPS dan Sekretariat bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing.

“PPK dan PPS terkait tahapan, sementara administrasi dan pelaporan keuangan itu tanggungjawab teman-teman sekretariat,” ujar Ismail Harun.

Dia mengingatkan, jangan sampai ke depannya, hal-hal yang terjadi di periode lalu, baik Pemilu dan Pemilihan, terjadi lagi. Jangan-jangan yang buat laporan masih juga teman teman PPK dan PPS.

“Ini akan kami evaluasi secara terus menerus,” tuturnya.

Dalam bulan ini tahapan juga sudah berjalan yakni pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih oleh Pantarlih di kelurahan. Terkait itu, KPU paham betul terutama PPS dan PPK dalam menjalankan aktiftas selama ini masih menggunakan dana pribadi.

“Dana operasional di kecamatan dan kelurahan belum kami iturunkan, karena belum terbentuk staf sekretariat di kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Dia mengatakan, setelah terbentuk diharapkan bisa bersama-sama membuka rekening honor untuk sekretariat, dan jika bisa juga membuka rekening operasional PPK dan PPS.

Terkait keberadaan secretariat, Ismail Harun mengatakan, di antara beberapa nama staf sekretariat, baik sekretaris maupun staf dan keuangan di PPK dan PPS, banyak juga wajah lama. Diingatkan ada beberapa kelurahan yang SPJ Pemilu 2024 belum dimasukan. Ada beberapa laporan yang belum tuntas.

“Kami berharap, bapak ibu apalagi yang sekarang masih menjabat sekretariat, terkait dengan laporan itu segera dituntaskan,” ujarnya. (Yoseph Ikanubun)


Pos terkait