“KPU harus bertanggung jawab karena dana yang digunakan ini APBN dan tidak boleh kemudian KPU melaksanakan atau cuek terhadap hal ini menggunakan dana APBN bukan memberikan informasi yang benar kepada publik, tapi malah mengelabui publik dengan cara-cara seperti itu,” tuturnya.
Dia menduga perolehan suara yang naik signifikan di server real count KPU dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk menguntungkan pihak lain, bahkan dinilai adanya modal suara untuk menaikan calon incumbent atau petahana.
“Saya kira KPU ini melakukan pembiaran atau kesengajaan. Saya bisa menduga, yah karena mereka-mereka yang menaikan suara itu incumbent. Itu yang terjadi, apakah mereka memberikan modal suara lebih dulu sehingga grafiknya tidak pernah bisa kami lewati,” tutur Takalamingan.
Dia mengatakan, rekapitulasi KPU melalui real count dan kemudian menjadi rujukan data publik di media sosial selain mempengaruhi opini publik, bakal berpotensi terjadi kekacauan.
Untuk itu dia meminta KPU agar segera men-takedown real count di server mereka dan memberi atensi terhadap masalah ini demi tegaknya penegakan hukum demi tegaknya Pemilu yang bersih, jurdil, rahasia dan adil.
“Dengan kesadaran penuh kita mengerti yang menentukan nanti bahwa rekapitulasi akhir yang akan dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, maka saya kira server ini atau informasi yang digunakan KPU ini untuk mengelabui opini masyarakat, membangun citra bahwa yang menang adalah pihak tertentu. Maka menurut saya itu harus di take down karena ini merugikan sekali dan akan berpotensi konflik di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Abid mengatakan, jika sampai besok Sabtu 17 Februari ini masih menayangkan real count pihaknya akan mengerahkan massa melakukan demonstrasi di kantor KPU Sulut.
“Kalau sampai besok itu masih ada, saya akan kerahkan pendukung saya untuk demo di KPU, paling dekat tentu KPU Sulut, supaya barang ini tidak menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat,” tegas Abid Takalamingan. (yos)
