Bitung, DetikManado.com — Dua sekolah negeri di Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dilaporkan mengalami kerusakan berat selama bertahun-tahun tanpa penanganan memadai dari pemerintah daerah.
Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja lintas komisi bersama pimpinan DPRD Kota Bitung, Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bitung, Vivi Ganap, mengungkap kondisi memprihatinkan di SDN 5 Pancuran dan SMP Negeri 13 Satap Pancuran.
Kepala SMP Negeri 13 Satap Pancuran, Deane S. Mumu, mengatakan bangunan sekolahnya rusak akibat abrasi sejak 2015. Dinding retak, atap bocor, dan struktur bangunan dinilai membahayakan keselamatan siswa.
“Bertahun-tahun sekolah kami rusak. Kondisinya menakutkan untuk keselamatan siswa,” kata Deane di hadapan anggota dewan.
Menurut dia, bantuan revitalisasi memang pernah turun beberapa kali, namun tidak menyentuh persoalan utama. Sejak 2024, kegiatan belajar mengajar tak lagi dilakukan di gedung lama. Sebanyak 32 siswa kini tidak memiliki ruang kelas tetap. Selama hampir dua tahun sebelumnya, siswa SMP terpaksa menumpang di SDN 5 Pancuran. Ironisnya, kondisi sekolah dasar itu juga jauh dari layak.
SDN 5 Pancuran hanya memiliki tiga ruang kelas untuk menampung 36 siswa dengan sembilan guru. Tiga ruangan itu digunakan secara multifungsi sebagai ruang belajar, ruang guru, ruang kepala sekolah, hingga ruang operator.
“Kami sudah menyampaikan langsung kepada Wali Kota. Tapi sampai sekarang belum ada solusi,” ujar Deane.
Ia mengaku pada Januari lalu telah mengumpulkan orang tua siswa dan pemerintah kelurahan untuk membahas kemungkinan penyediaan lahan baru. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah kota.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Fonny Tumundo, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan ke Kementerian Pendidikan. Namun, menurut dia, kementerian mensyaratkan ketersediaan lahan.
“Kementerian bersedia membantu, tapi harus ada lahan. Sementara lahan ini yang belum tersedia,” kata Fonny.
Penjelasan itu memantik kritik anggota DPRD. Anggota Komisi I, Syam Panai, menilai dinas tidak serius mencari solusi. Ia menyebut pembelian lahan bisa dianggarkan melalui APBD tanpa harus menunggu bantuan pusat.
“Ini masalah lama. Masa hanya menunggu lahan tanpa upaya konkret? Pendidikan itu prioritas. Kalau memang belum ada lahan, bisa dianggarkan pembeliannya,” kata Syam.
Anggota DPRD lainnya, Dewi Suawa, menyebut kondisi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Jangan sampai muncul anggapan pendidikan di pulau dianaktirikan. Pendidikan itu sakral, dari situ kita melihat kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Politikus PAN, Imran Lakodi, mengatakan Komisi I dan Badan Anggaran DPRD telah menjadikan persoalan ini sebagai atensi.
“Kami akan fokus mencari langkah strategis agar persoalan ini segera tuntas,” katanya.
(Jamal Gani)
