Rp858,8 Triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Presiden Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2020.

Jakarta,DetikManado.com – Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Sidang tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2019). “Pada tahun 2020, pemerintah akan mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2019 atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp623,1 triliun,” papar Presiden.

Bacaan Lainnya

Peningkatan alokasi tersebut, lanjutnya, akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. “Sejalan dengan itu, kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu terus ditingkatkan,” lanjutnya.

Dalam lima tahun terakhir, menurut Presiden, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Misalnya, akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan SMA sederajat. “Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,334 pada tahun 2015 menjadi 0,317 pada tahun 2019. Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015 menjadi 0,597 pada tahun 2018,” ungkapnya.

Komentar Facebook

Pos terkait