3 Hal Perlu Disikapi Jika Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Ferry Daud Liando. (foto : Istimewa)

Manado, DetikManado.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (30/03/2020), menyepakati penundaan Pilkada serentak 2020.

Penundaan ini disebabkan karena mewabahnya Virus Corona Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, bahkan secara global di ratusan negara di dunia.

Bacaan Lainnya

Terkait kesepakatan penundaan ini, akademisi dari Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unsrat Manado Dr Daud Ferry Liando MSi menyampaikan pendapatnya.

“Kepastian penudaan Pilkada belum ada. Hasil di DPR kemarin baru kesepakatan politik dari DPR dengan penyelenggara pemilu. Menunda Pilkada itu harus dengan UU baru atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun Ada 3 hal yang memang perlu disikapi jika Pilkada ditunda,” ungkap Liando saat dihubungi DetikManado.com, Selasa (31/03/2020).

Liando mengungkapkan, yang pertama adalah dalam UU Pilkada tidak ditemukan norma penundaan Pilkada atau indikator apa saja sehingga Pilkada itu dapat ditunda. Pasal 120 Ayat (1) UU 1/2015 menyebutkan bahwa, dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.

Komentar Facebook

Pos terkait