BPSDM Hukum Pertegas Komitmen Zona Integritas 2026

Kabapelkum Bitung James Alexander Kaihatu turut hadir dan menyatakan komitmen wujudkan Zona Integritas.

Depok, DetikManado.com– Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mempertegas langkah nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui Penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Selasa (20/1/2026), menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran untuk menjaga marwah institusi yang bersih dan melayani.

Bacaan Lainnya

​Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menekankan bahwa pencapaian Zona Integritas (ZI) bukanlah tujuan akhir yang bersifat administratif, melainkan sebuah proses konsisten yang harus mendarah daging dalam setiap pelayanan.

“Zona Integritas bukan sekadar pencanangan di atas kertas, tetapi merupakan komitmen yang terus berjalan dan harus kita buktikan setiap hari. Sinergi dan konsistensi adalah kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi kita,” tegas Gusti Ayu dalam arahannya.

 

​Dukungan dari Wilayah

​Semangat perubahan ini turut dihadiri langsung oleh pimpinan satuan kerja dari berbagai wilayah, termasuk Kepala Balai Pelatihan Hukum (Kabapelkum) Bitung, James Alexander Kaihatu. Kehadiran langsung ini menjadi simbol dukungan penuh unit pelaksana teknis di daerah terhadap visi besar BPSDM Hukum dalam menciptakan birokrasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

​Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, menambahkan bahwa perjanjian kinerja ini merupakan instrumen kendali agar setiap program kerja tetap berada pada jalur yang benar (on the track) menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM).

 

​Standar Layanan Berkelanjutan

​Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan bahwa ekspektasi publik terus meningkat. Menurutnya, penguatan Zona Integritas wajib dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.

​”Peningkatan kinerja dan kualitas layanan publik tidak boleh stagnan. Ini harus dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasmy.

​Melalui penandatanganan komitmen 2026 ini, BPSDM Hukum optimistis dapat menjawab tantangan global dengan mencetak SDM hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh.(yos)


Pos terkait