Manado, DetikManado.com – Setelah pemerintah pusat mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, memunculkan wacana untuk memindahkan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Tondano, Kabupaten Minahasa.
Wacana yang mengandalkan skema segitiga emas (golden triangle), yakni Manado sebagai kota bisnis, Bitung kota industry, dan Minahasa Utara serta Tomohon sebagai tempat wisata. Hal ini mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, salah satunya pengamat pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr Very Yohanis Londa.
Akademisi yang sehari-hari disapa Mner Very ini, secara pribadi berharap agar masalah apapun itu termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan negara harus dikaji dengan baik, benar, rasional. Karena ini akan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. “Jangan kita terlalu terbawa dgn euforia ‘pindah’. Setelah Ibu Kota Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga rencana memindahkan pusat pemerintahannya. Saat ini Sulut, saya pikir terlalu prematur dan lemah asumsi dasarnya,” tutur Londa kepada DetikManado.com, Jumat (30/08/2019).
Lanjutnya, sebab pemindahan Ibu Kota seperti yang diwacanakan ini perlu kajian mendalam dan didukung oleh faktor yang dianggap urgent. “Melihat kondisi Kota Manado saat ini sebagai Ibu Kota Provinsi Sulut, saya beranggapan masih layak dalam semua hal,” jelas doktor lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Londa yang juga Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsrat ini, mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh kota Manado dalam hal perkembangan kota, sosiokultural, perekonomian, urbanisasi, kebencanaan maupun lainnya, dianggap bukan sebagai faktor yang mendorong pusat pemerintahan Provinsi harus dipindahkan.
Dia mengatakan, lahan di pinggiran kota Manado juga masih luas, pengembangan daerah pinggiran kota juga masih dapat dilakukan. “Kita harus menyadari bahwa kekuatan anggaran daerah Provinsi Sulut (APBD) sebagian besar masih bergantung pada bantuan pusat. PAD kita belum mampu membiayai semua sektor pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan publik di Sulut,” ungkapnya.
