Manado, DetikManado.com – Keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan menuai tanggapan dari pengamat pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Very Yohanis Londa.
Menurut doktor lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini, pemindahan Ibu Kota memerlukan kajian yang matang dalam semua aspek. “Fakta saat ini, kondisi Jakarta dari aspek Urbanisasi, kerawanan bencana, upaya pemenuhan kebutuhan hidup terutama tempat tinggal memang merupakan masalah yang sangat serius,” jelas pria yang akrab disapa Mner Very ini.
Lanjutnya, akan tetapi perlu diperhatikan juga kemampuan keuangan negara dalam membiayai segala hal yang berkaitan dengan pemindahan ibukota.
“Rp 485,2 triliun bukan kecil dalam kondisi keuangan negara saat ini, sekalipun pemerintah mengemukakan, bahwa pembiayaan tidak hanya dilakukan melalui APBN. Akan tetapi juga dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Swasta,” tuturnya.
Lebih lanjut, Very berharap keberanian pemerintah menyampaikan kepada publik secara terbuka kemampuan keuangan negara untuk proyeksi pembangunan pemindahan ibukota sampai dengan tahun 2024. “Prinsipnya, jika dilihat dari kondisi Jakarta, permasalahan sosial ekonomi, masyarakat, dan utama pada kerawanan bencana khusunya banjir, serta penyusutan ketinggian daratan. Maka perlu direncanakan pemindahan ibukota,” ucapnya.
Namun demikian, akademisi yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara ini, kembali mengingatkan soal keterbukaan informasi keuangan negara.
Sebagai mana diketahui, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) baru-baru ini, mengumumkan lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (dem)
