BBM Subsidi Naik, PMKRI Desak Berantas Mafia Migas

Aksi Pengurus Pusat dan beberapa cabang PMKRI di Jakarta. (Foto: Dok PMKRI)

Tondano, DetikManado.com – Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas.

Hal ini disampaikan PMKRI dalam aksi yang dilakukan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Bacaan Lainnya

Diketahui selain pengurus PP PMKRI, aksi itu diikuti oleh anggota PMKRI dari berbagai cabang seperti PMKRI Cabang Jakarta Pusat, PMKRI Cabang Jakarta Utara, PMKRI Cabang Jakarta Timur dan PMKRI Cabang Bogor.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Billy Claudio mengatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar.

Billy mendesak agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.

“Kami meminta agar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Kami juga menyoroti kebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat. Kami juga meminta agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran karena data pemerintah menunjukkan 70% BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas sementara hanya 30% dinikmati masyarakat kelas bawah,” kata Claudio.

Sementara itu, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada mengatakan PMKRI menolak serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi karena akan menyengsarakan rakyat.

“Pemerintah harus segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. Kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina juga memicu kontroversi di tengah masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik pungli. Atas hal ini, kami menegaskan PMKRI berdiri bersama rakyat kecil,” kata Tri.

“PMKRI memiliki 5 tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMK,” lanjut Tri. (Richard Fangohoi)

Komentar Facebook

Pos terkait