Demo Ormas Adat Minahasa Sampaikan Sejumlah Tuntutan

  • Whatsapp
Koordinator Lapangan Rocky Oroh saat menyampaikan sejumlah tuntutan.

Manado, DetikManado.com – Sejumlah ormas adat Minahasa menggelar aksi demo di sejumlah titik di Manado seperti Kantor DPRD Sulut dan Kantor Gubernur Sulut, Jumat (14/02/2020) siang.

Memulai aksi dari Patung Kuda Citraland Jalan Citraland Utama II Kelurahan Winangun, Manado, massa berjumlah sekitar 200 orang ini dipimpin Alvis Sumilat dari Masyarakat Adat Makatana Minahasa, serta Koordinator Lapangan Rocky Oroh. Sejumlah ormas yang ikut bergabung antara lain Manguni Hitam, Waraney Puser In Tanah Toar – Lumimuut, LSM Mapatu (Minut), dan LSM BADAI.

Muat Lebih

Dalam orasinya di Kantor Gubernur Sulut, Oroh menuntut sejumlah hal antara lain presiden segera mencopot Menteri Agama, juga mencabut SKB 2 menteri dan menghentikan segera konspirasi Negara menjajah minoritas. “Tolak anggota ISIS eks WNI masuk ke Indonesia. Negara jangan berhianat atas kesepakatan berbangsa dan bertanah air patuhi UUD 1945. Stop monopoli keyakinan, angkat menteri di setiap agama,” tegasnya.

Oroh juga menuntut agar menetapkan 3 Januari dan 5 November sebagai hari libur lokal. Selain itu segera Perdakan pengakuan dan perlindungan masyarakat Sulut Adat Minahasa dan mengesahkan RUU masyarakat adat. “Kami juga meminta agar segera angkat salah satu masyarakat Minahasa sebagai Staf Kepresidenan.

Terkait kasus perusakan Balai Pertemuan Umum di Perum Agape Tumaluntung, Minut, pada pengunjuk rasa juga meminta agar Polda Sulut membebaskan para tersangka yang kini ditahan di Mapolda Sulut.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Drs Edison Humiang MSi yang menerima para demonstran mengatakan, sebagai Pemerintah Provinsi Sulut sangat mendukung apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat Adat Makatana Minahasa yang terkait dengan komiten akan NKRI. “Kami menolak keras hal-hal yang bertentangan dengan paham-paham radikal yang masuk ke Sulawesi Utara. Apabila benar ada pejabat Negara yang berkoordinasi dengan pihak ISIS akan kami sampaikan ke pemerintah Pusat,” ujarnya.

Sedangkan terkait tuntutan agar membebaskan para tersangka perusakan Balai Pertemuan Umum, Humiang mengatakan, akan menyampaikan kepada pihak pimpinan Kepolisian Daerah Sulut. (joe)

Komentar Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *