Lanjut Arief, kalau melihat data dan angka yang disampaikan, KPU siap menyelenggarakannya Pilkada 2020 dengan lebih baik. “Tentu tidak disikapi sendirian, tetapi membutuhkan semua pihak, setidaknya tiga stakeholders penting yaitu penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih,” ujarnya sambil menambahkan tiga unsur itu kemudian didukung oleh pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk media.
Terkait dengan anggaran, Arief juga menambahkan, Pemilukada dibiayai oleh APBD tetapi dapat dibantu oleh APBN namun tidak wajib. Sedangkan untuk APDB itu wajib. Maka tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menganggarkan anggaran Pemilukada. “Soal kemampuan itu relatif karena ada daerah yang memiliki APBD besar sehingga mampu berapa pun biayanya. Tetapi ada juga yang kecil, makanya harus dimanfaatkan dan didesain sederhana biar tidak terlalu mahal,” pungkasnya.(ml)
