Tondano, DetikManado.com – Menyikapi perampasan ruang hidup yang diantaranya persoalan agraria, Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat adat, lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, gabungan aktivis pemuda dan mahasiswa melakukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Kasuang Spritual Center (KSC) Tondano, Minahasa, Sulut, sejak Selasa-Rabu (11-12/5/2021) lalu.
Dalam konsolidasi tersebut tercetuslah nama Koalisi Orang Gunung (KOG), yang didalamnya terdiri dari unsur organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas kampung, budaya, seni, dan organisasi non pemerintah (Non-Government Organization), yang ada di Minahasa dan Tomohon.
Terdapat beberapa tujuan konsolidasi itu seperti mengkonsolidasikan gerakan yang sistematis dan masif, menyatukan persepsi dan arah gerakan masyarakat sipil, membangun jaringan gerakan masyarakat sipil yang berpihak pada kaum tertindas, menyatukan gerakan intelektual masyarakat yang produktif, menyadarkan masyarakat pentingnya solidaritas gerakan, mengawal terbentuknya produk undang-undang yang berpihak pada masyarakat, menyusun rencana, strategi dan taktik gerakan, serta membangun konsistensi gerakan yang berkelanjutan.
Persoalan yang diangkat Koalisi Orang Gunung adalah perampasan ruang hidup yang didalamnya persoalan agraria seperti Kelelondey, Kalasey Dua, Uluna, dan Cagar Budaya di kaki Gunung Lokon. Juga koalisi ini akan mengawal produk hukum di daerah, khususnya Minahasa dan Tomohon, seperti rancangan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat dan Perda yang dirasa diskriminatif bagi kaum rentan.
Di lain kesempatan, penggerak koalisi dari Kota Tomohon, Stefanus Goni mengatakan koalisi ini hadir sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah saat ini, dimana lingkungan dan ruang hidup masyarakat mulai tidak diperhatikan.
“Kita hidup seharusnya membangun hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Saat ini pemerintah mengajarkan kita untuk mulai merusak alam tempat tinggal kita. Kurang kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat apalagi di daerah-daerah yang terkonflik membuat posisi pemerintah tidak terlihat menjadi tempat mendengar dan ujung tombak rakyat dalam kesejahteraan,” ungkap Goni.
