Manado, DetikManado.com – Isu perampasan ruang hidup yang dipotret dalam film dokumenter “Pesta BABI” karya Watchdoc memicu kekhawatiran serius di Sulawesi Utara. Film yang mendokumentasikan kehancuran ekologis di Papua Selatan tersebut menjadi cermin retak bagi kondisi pembangunan di Bumi Nyiur Melambai saat ini.
Hal itu mengemuka dalam acara Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi yang diinisiasi oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Daerah Sulut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut di Sekretariat Bersama Jurnalis, Kelurahan Malalayang Timur, Kota Manado, Kamis (30/4/2026).
Sekretaris SIEJ Sulut, Zulkfly Madina, menegaskan bahwa film tersebut adalah potret nyata kebijakan pemerintah yang memaksa masyarakat keluar dari tanahnya sendiri demi proyek skala besar.
“Kita melihat masyarakat Papua dengan ruang hidupnya dirampas oleh kebijakan pemerintah. Hutan ditebang, mereka dipaksa keluar. Apa yang terjadi di Papua bisa menjadi cerminan sekaligus peringatan bagi Sulawesi Utara,” ujar Zulkfly.
Ancaman di Bolaang Mongondow
Ketua PH AMAN Sulut, Kharisma Kurama, membeberkan fakta lapangan mengenai adanya rencana megaproyek di Sulawesi Utara yang menyerupai pola di Papua. Salah satunya adalah rencana pembukaan 50 ribu hektare lahan sawah baru (food estate) dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tidak transparan.
Kharisma menyoroti tertutupnya akses publik terhadap dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut yang baru disahkan.
“Di Bolaang Mongondow ada target 25 ribu hektare untuk proyek pangan dan konsesi tambang. Bahkan di Bolmut, ada informasi mengenai 14 ribu hektare hutan adat yang diduga akan menjadi lahan militer dan blok tambang. Pemerintah tidak membuka dokumen RTRW ke publik, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah mereka,” ungkap Kharisma.
Ia juga mengkritik narasi pemerintah yang sering membenturkan aktivis lingkungan dengan penambang rakyat melalui kebijakan WPR. Menurutnya, administrasi WPR yang rumit dan mahal justru hanya akan menguntungkan pemodal dan politisi, bukan rakyat kecil.
Negara dalam Bayang-bayang Kapitalisme
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Pendidikan AJI Manado, Meikel Pontolondo, menilai berbagai program strategis nasional (PSN) mulai dari era Jokowi hingga Presiden Prabowo—seperti food estate dan Koperasi Merah Putih—kerap luput dari pengawasan hukum meski berdampak buruk pada lingkungan.
”Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Film ini memperlihatkan pelanggaran HAM dan kerusakan ekologis yang ditutupi demi kepentingan kapitalisme. Di Papua, 2,5 juta hektare hutan dibabat habis, mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi. Kita tidak ingin penjajahan ruang hidup ini terjadi di Sulut,” tegas Meikel.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari Walhi Sulut, LBH Manado, Ormas Oi, hingga kelompok pecinta alam.
Kolaborasi lintas sektor ini berkomitmen untuk membangun kesadaran kolektif guna mengawal kebijakan pembangunan di Sulut agar tidak mengulangi tragedi ekologis yang terjadi di tanah Papua. (yos)
